Advertisement
Kortas Tipikor Polri Bakal Dibentuk, Ini Bedanya dengan KPK

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengembangkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) menjadi Korps Pemberantas (Kortas) Tindak Pidana Korupsi. Hal itu disampaikan Listyo dalam pengarahannya saat menyerahkan SK pengangkatan khusus 44 eks pegawai KPK sebagai ASN Polri.
Kortas ini akan dipimpin oleh jenderal bintang dua atau berpangkat irjen. Nantinya pucuk pimpinan kortas akan membawahi sejumlah kedeputian.
Advertisement
Dilihat dari struktur jabatannya, Kortas ini akan melakukan tugas-tugas pencegahan hingga penindakan tindak pidana korupsi.
"Di dalamnya berdiri divisi-divisi lengkap mulai dari pencegahan kerjamasama hingga penindakan," kata Listyo, dikutip Jumat (10/12/2021).
Lantas apa bedanya dengan lembaga Komisu Pemberantasan Korupsi (KPK)?
Kortas Tipikor merupakan organisasi yang berada di bawah Kapolri dan akan dipimpin oleh jenderal bintang dua. Sementara itu, KPK merupakan lembaga yang berada langsung di bawah Presiden dan dipimpin oleh lima orang komisioner.
Berdasarkan UU No.19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki sejumlah tugas.
Pada Pasal 6 UU No.19/2019 disebutkan tugas pertama KPK adalah melakukatindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
KPK juga memiliki tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
KPK juga bertugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga yang dipimpin Firli Bahuri ini juga mengemban tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
Dalam UU No.19/2019 KPK juga bertugas melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement