Percepatan Transisi Energi Indonesia Butuh Inovasi

Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mendorong optimalisasi pengembangan teknologi di Indonesia untuk menekan emisi karbon.

Pengembangan teknologi dinilai merupakan suatu hal mutlak untuk mendorong percepatan transisi energi. Terlebih teknologi ini dapat membantu pembangkit fosil menurunkan emisinya.

“Kita dorong BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional] melakukan inovasi agar kontribusi terhadap penerapan energi terbarukan di Indonesia berjalan maksimal,” katanya saat webinar FGD Indonesia Menuju Net Zero Emission, Rabu (8/12/2021).

Sejumlah inovasi teknologi disebut dapat membantu pencapaian net zero emission. Beberapa di antaranya adalah penerapan program co-firing pada pemmbangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan carbon capture utilization storage (CCUS).

Pada sektor energi baru terbarukan, teknologi storage untuk pembangkit terbarukan juga cukup mahal. Teknologi ini mampu menyimpan daya yang diterima dari PLT EBT seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Selain itu, dia menyebutkan bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia sangat melimpah. Sekitar 3.686 gigawatt (GW). Potensi ini berasal dari PLTS (3.295 GW), PLTB (155 GW), PLTP (23,9 GW), Bioenergi 57 GW, Samudra 60 GW serta PLTA 95 gigawatt.

“[Dengan transisi energi] kita punya potensi menghasilkan 23 juta pekerjaan yang lebih hijau. Kita bisa selamatkan 40.000 jiwa per tahun,” terangnya.

Di sisi lain, Roro mengaku bahwa parlemen terus mendorong pembentukan RUU EBT. Dia menyebutkan bahwa hingga kini draf regulasi itu masih berada di Badan Legislatif (Baleg). Padahal pandangan fraksi telah disampaikan sejak Juli 2021.

Usai dibahas di Baleg, draf tersebut baru dibahas di Komisi VII hingga kemudian disahkan melalui rapat paripurna.

“Kami sudah merancang yang paling optimal seperti apa akhirnya sepakat mendorong energi transisi di Indonesia. Ini PR kita bersama untuk mengawalnya,” terangnya.