Sinergi PLN dan Pemprov Jateng Dalam Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah, PLN bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan sinergi. Sinergi ini diwujudkan PLN dengan partisipasinya dalam acara rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Penyelesaian Sambungan Listrik bagi Rumah Tangga Kurang Mampu di Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, dan Kebumen, bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Dinas ESDM Jateng di Hotel Grand Kanaya, Banyumas, Rabu (1/12/2021).

Hadir pada acara tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jateng & D.I. Yogyakarta, M. Irwansyah Putra, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, serta Camat dan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Banjarnegara, Banyumas dan Kebumen.

Pembangunan ekonomi yang infklusif adalah cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Tetapi sebagian besar kegiatan ekonomi mustahil dilakukan tanpa tersedianya energi listrik yang cukup, handal, dan memiliki harga yang kompetitif.

“Oleh karena itu sektor energi memiliki potensi sangat tinggi untuk mengentaskan kemiskinan. Tanpa listrik, teknologi tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan,” terang Irwansyah dalam sambutannya.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jateng mencanangkan pemasangan listrik gratis pada desa di lima kabupaten dengan kategori miskin ekstrem hingga akhir tahun ini.

0Sujarwanto menjelaskan, melalui sambungan listrik gratis ini, masyarakat memiliki sarana untuk membuat usaha. Sehingga, upaya untuk lepas dari zona kemiskinan ekstrem semakin terbuka.

“Maka, listrik yang kami sambungkan ke saluran rumah tangga akan menjadi alat produksi berikutnya. Jadi, kalau rakyat sudah menggunakan listrik untuk berusaha, setelah berusaha tidak lagi miskin,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya mengungkap ada beberapa hal yang menjadi kendala pemasangan listrik gratis di masyarakat, misalnya perbedaan data yang menyulitkan pihaknya mengeksekusi program itu.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jateng, menegaskan perbedaan data perlu disikapi dengan serius, meski data kemiskinan ekstrim telah ditentukan pemerintah pusat.

“Tinggal yang  ekstrem ini kalau memang sudah dapat listrik hapus lagi. Kalau sudah dikeluarkan, banyak yang antri. Ini kita bicara kemiskinan ekstrem bukan hanya soal listrik. Jadi mungkin data yang diserahkan tadi tidak semuanya. Maka kami sentuh di sektor lain. Mungkin rumahnya, jambanisasi, pekerjaan,” terang Taj Yasin.

Dalam kesempatan tersebut ia mengingatkan kepada seluruh Camat dan Kades di Kabupaten Banjarnegara Banyumas, dan Kebumen untuk segera memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dengan rekon data dan sinergi yang dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Jateng dan PLN ini, diharapkan ada data pasti dan faktual untuk dapat ditindaklanjuti bersama dalam upaya bersama pengentasan kemiskinan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News