KPK Usul Negara Biayai APK Pemilu untuk Tekan Korupsi
KPK mengusulkan pemerintah membiayai alat peraga kampanye peserta pemilu untuk menekan biaya politik dan mencegah tindak pidana korupsi.
Petugas memadamkan api yang membakar sebuah bus di km433 Tol Semarang-Solo pada Sabtu pagi./Antara-Polres Semarang.
Harianjogja.com, JAKARTA - Bus PO Sudiro Tungga Jaya bernomor polisi AD 1521 BU terbakar di ruas tol Semarang-Solo km 433 +800 di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (4/12/2021) pagi.
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Semarang AKP Rendy Johan mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian pada sekitar pukul 04.30 WIB itu.
Dua unit mobil pemadam kebakaran milik PT Transmarga Jateng diterjunkan untuk melakukan pemadaman
Petugas gabungan kepolisian dan Transmarga Jateng juga berupaya untuk segera mengevakuasi bangkai bus agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
Dari keterangan pengemudi bus, kata dia, api diduga pertama kali muncul di bagian ruang mesin.
Bus jurusan Tangerang-Yogyakarta tersebut mengangkut sekitar 30 penumpang.
BACA JUGA: Dinas Kebudayaan DIY Salurkan Gamelan kepada Pesantren
"Pengemudi bus langsung menghentikan kendaraan setelah mengetahui indikasi api di ruang mesin," katanya.
Proses evakuasi dan pemadaman bus yang terbakar tersebut sempat menyebabkan lalu lintas kendaraan dari arah Semarang menuju Solo tersendat.
Ia menambahkan petugas INAFIS Polres Semarang sudah melakukan oleh tempat kejadian peristiwa untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK mengusulkan pemerintah membiayai alat peraga kampanye peserta pemilu untuk menekan biaya politik dan mencegah tindak pidana korupsi.
Khofifah Indar Parawansa meminta penguatan distribusi beras SPHP, Minyakita, dan LPG 3 kilogram untuk mendukung operasional KDKMP di Jawa Timur.
Disdik Kota Semarang mengevaluasi penyebab sejumlah SD negeri kekurangan murid meski lulusan PAUD mencapai lebih dari 22 ribu anak pada 2026.
Realisasi PBB-P2 Kulonprogo mencapai Rp29 miliar atau 71,29 persen. Lima kalurahan berhasil melunasi pajak hingga 100 persen pada semester I 2026.
Pelaku industri kosmetik meminta wajib halal Oktober 2026 ditunda satu tahun karena kesiapan UMKM dan sertifikasi bahan baku impor masih menjadi tantangan.
Karantina Ketapang menggagalkan pengiriman sekitar 200 burung liar tanpa dokumen karantina dari Bali menuju Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.