Sindir Negara Maju soal Nol Emisi, Jokowi: Kalau Hanya Ngomong Saya Juga Bisa!

Akbar Evandio

Senin, 22 November 2021 - 18:27 WIB

Bhekti Suryani

Sindir Negara Maju soal Nol Emisi, Jokowi: Kalau Hanya Ngomong Saya Juga Bisa!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato pada KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP26, di Glasgow, Senin (1/11/2021) - BPMI Setpres - Laily Rachev.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, komitmen Indonesia mengenai perubahan iklim sempat dipertanyakan karena mengusung emisi nol bersih pada 2060.

Penyebabnya, pada saat yang saat yang sama, banyak negara menyatakan siap memulai emisi nol bersih pada 2050.

PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional

"Saya ditanya waktu di G20 maupun oleh PM Boris Johnson menyampaikan untuk net zero emission Indonesia di 2060, 'Kok enggak bisa maju? Yang lain 2050.' Ya enggak apa-apa, yang lain-lain kalau hanya ngomong saja saya juga bisa," katanya dalam The 10th Indo EBTKE ConEx 2021, Senin (22/11/2021).

Jokowi menyindir negara-negara yang banyak berjanji di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26), Glasgow, November 2021.

Dia juga mengkritik COP26 yang tidak kunjung memberi skema menuju penggunaan energi ramah lingkungan. Menurutnya, KTT COP26 pada dua tahun terakhir membahas tema yang sama tanpa solusi konkret.

"Tahun ini lagi dibicarakan lagi, skemanya juga belum ketemu. Dijanjikan US$100 miliar, tetapi keluarnya dari mana juga belum ketemu," katanya.

Jokowi menyampaikan terdapat harga yang harus dibayar atas kenaikan harga energi baru terbarukan dalam upaya mendukung transisi energi global ke depannya.

"Misalnya, pendanaan datang, investasi datang, kan harganya [energi baru] tetap lebih mahal dari batu bara. Siapa yang bayar gap-nya ini. Ini yang belum ketemu,” ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah masih mengkaji skema dan hitung-hitungan dalam melakukan transisi energi menuju nol emisi karbon di Indonesia. Itu dilakukan karena transisi energi berpotensi membuat harga pelayanan ke masyarakat naik.

Dia melanjutkan, mahalnya harga transisi energi juga tidak mungkin dibebankan kepada masyarakat. Penyebabnya, hal itu akan mengerek harga listrik dan akan menimbulkan protes di lapangan.

“Negara kita? nggak mungkin. Angkanya berapa ratus triliun. Nggak mungkin. Atau dibebankan masyarakat, tarif listrik naik? juga tidak mungkin. Kenaikan 10—15 persen, demonya [bisa] tiga bulan. Ini naik dua kali tidak mungkin ramai nanti, gegeran kalau terjadi seperti itu," tuturnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com