Advertisement
Sindir Negara Maju soal Nol Emisi, Jokowi: Kalau Hanya Ngomong Saya Juga Bisa!
Advertisement
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, komitmen Indonesia mengenai perubahan iklim sempat dipertanyakan karena mengusung emisi nol bersih pada 2060.
Penyebabnya, pada saat yang saat yang sama, banyak negara menyatakan siap memulai emisi nol bersih pada 2050.
Advertisement
"Saya ditanya waktu di G20 maupun oleh PM Boris Johnson menyampaikan untuk net zero emission Indonesia di 2060, 'Kok enggak bisa maju? Yang lain 2050.' Ya enggak apa-apa, yang lain-lain kalau hanya ngomong saja saya juga bisa," katanya dalam The 10th Indo EBTKE ConEx 2021, Senin (22/11/2021).
Jokowi menyindir negara-negara yang banyak berjanji di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26), Glasgow, November 2021.
BACA JUGA: Data 22 November 2021: Terus Turun, Kasus Baru Covid-19 di DIY Tinggal Segini
Dia juga mengkritik COP26 yang tidak kunjung memberi skema menuju penggunaan energi ramah lingkungan. Menurutnya, KTT COP26 pada dua tahun terakhir membahas tema yang sama tanpa solusi konkret.
"Tahun ini lagi dibicarakan lagi, skemanya juga belum ketemu. Dijanjikan US$100 miliar, tetapi keluarnya dari mana juga belum ketemu," katanya.
Jokowi menyampaikan terdapat harga yang harus dibayar atas kenaikan harga energi baru terbarukan dalam upaya mendukung transisi energi global ke depannya.
"Misalnya, pendanaan datang, investasi datang, kan harganya [energi baru] tetap lebih mahal dari batu bara. Siapa yang bayar gap-nya ini. Ini yang belum ketemu,” ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah masih mengkaji skema dan hitung-hitungan dalam melakukan transisi energi menuju nol emisi karbon di Indonesia. Itu dilakukan karena transisi energi berpotensi membuat harga pelayanan ke masyarakat naik.
Dia melanjutkan, mahalnya harga transisi energi juga tidak mungkin dibebankan kepada masyarakat. Penyebabnya, hal itu akan mengerek harga listrik dan akan menimbulkan protes di lapangan.
“Negara kita? nggak mungkin. Angkanya berapa ratus triliun. Nggak mungkin. Atau dibebankan masyarakat, tarif listrik naik? juga tidak mungkin. Kenaikan 10—15 persen, demonya [bisa] tiga bulan. Ini naik dua kali tidak mungkin ramai nanti, gegeran kalau terjadi seperti itu," tuturnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
KPU Gunungkidul Buka Pendaftaran PPK Pilkada 2024, Mau? Honor PPK Rp2,2 Juta
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Surya Paloh Hormati Politikus lain yang Memperjuangkan Hak Angket
- Gibran Tetap Selesaikan Tugas di Balai Kota Surakarta Seusai Putusan MK
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- Sekjen PDIP Berterima Kasih kepada Rakyat karena Kembali Menangi Pileg 2024
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
Advertisement
Advertisement