Advertisement
Sindir Negara Maju soal Nol Emisi, Jokowi: Kalau Hanya Ngomong Saya Juga Bisa!
![Sindir Negara Maju soal Nol Emisi, Jokowi: Kalau Hanya Ngomong Saya Juga Bisa!](https://img.harianjogja.com/posts/2021/11/22/1088887/jokowi-99.jpg)
Advertisement
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, komitmen Indonesia mengenai perubahan iklim sempat dipertanyakan karena mengusung emisi nol bersih pada 2060.
Penyebabnya, pada saat yang saat yang sama, banyak negara menyatakan siap memulai emisi nol bersih pada 2050.
Advertisement
"Saya ditanya waktu di G20 maupun oleh PM Boris Johnson menyampaikan untuk net zero emission Indonesia di 2060, 'Kok enggak bisa maju? Yang lain 2050.' Ya enggak apa-apa, yang lain-lain kalau hanya ngomong saja saya juga bisa," katanya dalam The 10th Indo EBTKE ConEx 2021, Senin (22/11/2021).
Jokowi menyindir negara-negara yang banyak berjanji di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26), Glasgow, November 2021.
BACA JUGA: Data 22 November 2021: Terus Turun, Kasus Baru Covid-19 di DIY Tinggal Segini
Dia juga mengkritik COP26 yang tidak kunjung memberi skema menuju penggunaan energi ramah lingkungan. Menurutnya, KTT COP26 pada dua tahun terakhir membahas tema yang sama tanpa solusi konkret.
"Tahun ini lagi dibicarakan lagi, skemanya juga belum ketemu. Dijanjikan US$100 miliar, tetapi keluarnya dari mana juga belum ketemu," katanya.
Jokowi menyampaikan terdapat harga yang harus dibayar atas kenaikan harga energi baru terbarukan dalam upaya mendukung transisi energi global ke depannya.
"Misalnya, pendanaan datang, investasi datang, kan harganya [energi baru] tetap lebih mahal dari batu bara. Siapa yang bayar gap-nya ini. Ini yang belum ketemu,” ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah masih mengkaji skema dan hitung-hitungan dalam melakukan transisi energi menuju nol emisi karbon di Indonesia. Itu dilakukan karena transisi energi berpotensi membuat harga pelayanan ke masyarakat naik.
Dia melanjutkan, mahalnya harga transisi energi juga tidak mungkin dibebankan kepada masyarakat. Penyebabnya, hal itu akan mengerek harga listrik dan akan menimbulkan protes di lapangan.
“Negara kita? nggak mungkin. Angkanya berapa ratus triliun. Nggak mungkin. Atau dibebankan masyarakat, tarif listrik naik? juga tidak mungkin. Kenaikan 10—15 persen, demonya [bisa] tiga bulan. Ini naik dua kali tidak mungkin ramai nanti, gegeran kalau terjadi seperti itu," tuturnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- PBNU dan PKB Masih Saja "Perang Dingin", Ini yang Jadi Biangnya
- PSI Resmi Umumkan Nama Calon Kepala Daerah yang Diusung, Ini Daftarnya
- PBNU Siapkan Panitia Khusus untuk Mengembalikan PKB ke NU, Ini Alasannya
- BPK Temukan Masalah di Sistem Keuangan Haji Terpadu
- Air Bersih di IKN Bisa Langsung Diminum Dialirkan dari IPA Sepaku
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182736/img-20240727-wa0003.jpg)
Peringati Hari Kebaya Nasional, Srikandi PLN Turun ke Jalan Malioboro Menyapa Pelanggan
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/24/1182437/taman-ablekambang.jpg)
Taman Balekambang Solo Resmi Dibuka Kamis 25 Juli 2024, Segini Tarif Masuk dan Jam Operasionalnya
Advertisement
Berita Populer
- Korban Tewas Kerusuhan di Bangladesh Mencapai 201 Orang, Sebagian Besar Luka Tembak
- Bolone Mase "Gibran" Dukung Dico di Pilwalkot Semarang
- PBB: Korban Jiwa Dampak Panas Ekstrem Diperkirakan Mencapai 500 Ribu Orang Pertahun
- Museum Song Terus Menambah Keberagaman Wisata di Pacitan
- Kejagung Limpahkan Tersangka Direktur SMIP ke Kejari Pekanbaru dalam Kasus Importasi Gula
- MUI Kaji Kemungkinan Dapat Ikut Mengelola Tambang
- Pemkab Kulonprogo Komitmen Dukung Pembentukan Kawasan Geopark Jogja
Advertisement
Advertisement