Advertisement
Jokowi: Waspada Covid-19 dan Potensi Perlambatan Ekonomi di 2022

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar semua pihak waspada, sebab ada potensi berlanjutnya pandemi Covid-19 pada 2022.
"Waspadai tantangan kita pada 2022 yakni potensi berlanjutnya pandemi dan perlambatan ekonomi dunia karena pandemi global yang belum selesai selesai," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, dikutip lewat Youtube Sekretariat Kabinet, Rabu (17/11/2021).
Advertisement
Jokowi pun meminta semua pihak fokus menurunkan kasus Covid-19. Bahkan, dirinya membandingkan kenaikan kasus Covid-19 di sejumlah negara.
“Lebih fokus lagi agar dilihat provinsi-provinsi, kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan meskipun sedikit agar diberikan perhatian. Karena kita tahu sekarang di Amerika Serikat kasus harian juga naik lagi ke angka 70.000, Inggris juga 39.000, Rusia 38.000, Jerman 30.000," ujarnya.
Jokowi melanjutkan dengan menginstruksikan agar setiap daerah yang mengalami kenaikan kasus Covid-19 agar diingatkan dan pemerintah dapat memberikan bantuan kepada daerah-daerah tersebut.
"Nanti provinsi-provinsi yang naik meskipun hanya sedikit betul-betul diberi peringatan dan diberi bantuan agar kasusnya bisa turun kembali. Kabupaten dan kota juga sama, dilihat secara detail karena kita datanya komplet semuanya, juga diberikan bantuan untuk menekan agar kasusnya menjadi lebih turun," kata Jokowi.
Beralih ke perlambatan ekonomi Dunia, Jokowi menyebutkan agar seluruh pihak turut waspada, sebab risiko pandemi terhadap ekonomi global tahun depan masih beragam.
“[Semua] yang berkaitan dengan risiko global, agar semua diwaspadai," katanya.
Jokowi mencontohkan misalnya seperti sentimen perlambatan ekonomi China, sebab selama ini negeri Tirai Bambu menjadi mitra dagang utama Indonesia sehingga perlambatan ekonomi China dinilai memiliki dampak lebih lanjut terhadap perekonomian nasional.
"Betul-betul dilihat karena ekspor kita ke sana besar," ujarnya.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyoroti langkah kebijakan The Federal Reserve (The Fed) yang mulai memberikan sinyal untuk meninggalkan kebijakan ultra longgar menuju pengetatan (tapering off).
"Risiko tapering off, dari Amerika, betul-betul dilihat dampak yang harus kita siapkan dan apa yang harus kita lakukan," katanya.
Terakhir, Jokowi mengingatkan risiko inflasi global. Menurutnya, jajarannya harus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalisir dampaknya.
"Semua dihitung, dikalkulasi di mana yang harus kita antisipasi," tegasnya
Jokowi berpesan, kas keuangan negara tahun depan harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya tahan.
"Mengakselerasi daya saing kita, utamanya daya saing di ekspor dan daya saing di investasi," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 15 RT dan Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir, Ini Lokasinya
- Pengusaha Apresiasi Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu Penanganan Premanisme
- Profil Eddie Nalapraya, Bapak Pencak Silat Dunia yang Wafat di Usia 93 Tahun
- BNN Ungkap Wilayah Pesisir dan Perbatasan Rawan Peredaran Narkoba, Begini Polanya
- Seorang Perawat Rumah Sakit di Cirebon Diduga Lecehkan Remaja Disabilitas, Polisi Periksa 11 Saksi
Advertisement

Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Rabu 14 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Lempuyangan hingga Purwosari
Advertisement

Destinasi Kepulauan Seribu Ramai Dikunjungi Wisatawan, Ini Tarif Penyeberangannya
Advertisement
Berita Populer
- 1.475 KK di Pamekasan Terdampak Banjir
- ACC Ajari Anak-Anak Pilah Sampah dalam Lokakarya Lingkungan
- Top Ten News Harianjogja.com pada Selasa 13 Mei 2025: Dari Borobudur sampai Ledakan di Pantai Garut
- Diduga Ditembak, Kepala Keamanan Dewan Kepresidenan Libya Abdul Ghani Tewas di Tripoli
- Profil Kolonel Antonuis Hermawan Ikut Gugur di Peristiwa Ledakan Amunisi Garut
- Korban Ledakan Amunisi TNI AD di Garut: 9 Jenazah Sudah Teridentifikasi
- Potensi Transaksi Narkoba di Indonesia Capai Rp524 Triliun Per Tahun
Advertisement