Advertisement
Pengurus DPD PDIP Serahkan Kewenangan Capres 2024 ke Tangan Megawati

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) menyerahkan kewenangan penunjukan calon presiden atau capres 2024 kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,
Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Muslahuddin Daud mengatakan bahwa seluruh kader di daerahnya tegak lurus pada satu komando. Keputusan mengenai itu merupakan hak prerogatif Megawati.
Advertisement
“Yang penting tugas kita adalah siapkan struktur dan gerak pemenangan. Sebagai petugas partai, kami siap melaksanakan instruksi agar di lapangan kami siap melaksanakan pemenangan,” katanya pada rapat koordinasi (rakor) PDIP, dikutip Senin (1/11/2021).
BACA JUGA : Tuding Ada Pihak yang Memecah PDIP, Hasto
Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat menjelaskan bahwa perhatian utama kader di daerahnya saat ini adalah melaksanakan arahan serta instruksi pengurus pusat agar mengonsolidasikan seluruh kekuatan struktur serta kader.
Sementara soal capres-cawapres, dia menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah isu yang sengaja digaungkan pihak tertentu untuk mengganggu konsolidasi PDIP. Dia pastikan gangguan tersebut tak akan berpengaruh.
“PDIP biasa menghadapi yang begitu-begitu. Yang lebih keras saja bisa kami hadapi. Contoh 27 Juli kami hadapi. Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar," urai Rachmat.
Sedangkan Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono menuturkan bahwa pihaknya akan segera melaksanakan safari politik ke Jabar bagian Selatan. Hal ini demi memperkuat terus konsolidasi pemenangan di sana.
BACA JUGA : PDIP Panggil Kader yang Deklarasi Dukung Ganjar Capres
Soal capres-cawapres, tambah Ono, tak lebih penting dari pada konsolidasi struktur, mesin kepartaian, dan pengorganisasian rakyat. Dia mencontohkan pada pengalaman 2014.
Saat itu, Megawati baru memutuskan Joko Widodo sebagai calon presiden enam bulan sebelum pemilihan “Kami pastikan relawan di Jabar hanya akan dibentuk setelah keputusan capres-cawapres diambil oleh Ibu Ketua Umum,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement