Advertisement
Pengurus DPD PDIP Serahkan Kewenangan Capres 2024 ke Tangan Megawati
Tangkapan layar- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengapresiasi dan memberi penghargaan kepada atlet-atlet Indonesia yang meraih medali pada ajang Paralimpiade Tokyo 2020, Jumat (24/9/2021). JIBI - Bisnis/Nancy Junita
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) menyerahkan kewenangan penunjukan calon presiden atau capres 2024 kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,
Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Muslahuddin Daud mengatakan bahwa seluruh kader di daerahnya tegak lurus pada satu komando. Keputusan mengenai itu merupakan hak prerogatif Megawati.
Advertisement
“Yang penting tugas kita adalah siapkan struktur dan gerak pemenangan. Sebagai petugas partai, kami siap melaksanakan instruksi agar di lapangan kami siap melaksanakan pemenangan,” katanya pada rapat koordinasi (rakor) PDIP, dikutip Senin (1/11/2021).
BACA JUGA : Tuding Ada Pihak yang Memecah PDIP, Hasto
Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat menjelaskan bahwa perhatian utama kader di daerahnya saat ini adalah melaksanakan arahan serta instruksi pengurus pusat agar mengonsolidasikan seluruh kekuatan struktur serta kader.
Sementara soal capres-cawapres, dia menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah isu yang sengaja digaungkan pihak tertentu untuk mengganggu konsolidasi PDIP. Dia pastikan gangguan tersebut tak akan berpengaruh.
“PDIP biasa menghadapi yang begitu-begitu. Yang lebih keras saja bisa kami hadapi. Contoh 27 Juli kami hadapi. Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar," urai Rachmat.
Sedangkan Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono menuturkan bahwa pihaknya akan segera melaksanakan safari politik ke Jabar bagian Selatan. Hal ini demi memperkuat terus konsolidasi pemenangan di sana.
BACA JUGA : PDIP Panggil Kader yang Deklarasi Dukung Ganjar Capres
Soal capres-cawapres, tambah Ono, tak lebih penting dari pada konsolidasi struktur, mesin kepartaian, dan pengorganisasian rakyat. Dia mencontohkan pada pengalaman 2014.
Saat itu, Megawati baru memutuskan Joko Widodo sebagai calon presiden enam bulan sebelum pemilihan “Kami pastikan relawan di Jabar hanya akan dibentuk setelah keputusan capres-cawapres diambil oleh Ibu Ketua Umum,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Advertisement
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
