Pengurus DPD PDIP Serahkan Kewenangan Capres 2024 ke Tangan Megawati

Jaffry Prabu Prakoso

Selasa, 02 November 2021 - 09:47 WIB

Sunartono

Pengurus DPD PDIP Serahkan Kewenangan Capres 2024 ke Tangan Megawati

Tangkapan layar- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengapresiasi dan memberi penghargaan kepada atlet-atlet Indonesia yang meraih medali pada ajang Paralimpiade Tokyo 2020, Jumat (24/9/2021). JIBI - Bisnis/Nancy Junita

Harianjogja.com, JAKARTA -- Para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) menyerahkan kewenangan penunjukan calon presiden atau capres 2024 kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,

Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Muslahuddin Daud mengatakan bahwa seluruh kader di daerahnya tegak lurus pada satu komando. Keputusan mengenai itu merupakan hak prerogatif Megawati.

“Yang penting tugas kita adalah siapkan struktur dan gerak pemenangan. Sebagai petugas partai, kami siap melaksanakan instruksi agar di lapangan kami siap melaksanakan pemenangan,” katanya pada rapat koordinasi (rakor) PDIP, dikutip Senin (1/11/2021).

Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat menjelaskan bahwa perhatian utama kader di daerahnya saat ini adalah melaksanakan arahan serta instruksi pengurus pusat agar mengonsolidasikan seluruh kekuatan struktur serta kader.

Sementara soal capres-cawapres, dia menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah isu yang sengaja digaungkan pihak tertentu untuk mengganggu konsolidasi PDIP. Dia pastikan gangguan tersebut tak akan berpengaruh.

“PDIP biasa menghadapi yang begitu-begitu. Yang lebih keras saja bisa kami hadapi. Contoh 27 Juli kami hadapi. Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar," urai Rachmat.

Sedangkan Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono menuturkan bahwa pihaknya akan segera melaksanakan safari politik ke Jabar bagian Selatan. Hal ini demi memperkuat terus konsolidasi pemenangan di sana.

Soal capres-cawapres, tambah Ono, tak lebih penting dari pada konsolidasi struktur, mesin kepartaian, dan pengorganisasian rakyat. Dia mencontohkan pada pengalaman 2014.

Saat itu, Megawati baru memutuskan Joko Widodo sebagai calon presiden enam bulan sebelum pemilihan “Kami pastikan relawan di Jabar hanya akan dibentuk setelah keputusan capres-cawapres diambil oleh Ibu Ketua Umum,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia