BEM UGM Unjuk Rasa Evaluasi 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

Nyoman Ary Wahyudi

Sabtu, 23 Oktober 2021 - 20:37 WIB

Budi Cahyana

BEM UGM Unjuk Rasa Evaluasi 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8 - 2021). Poll

Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Esekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar unjuk rasa evaluasi 7 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (23/10/2021).

Aksi itu digelar di sekitar Bundaran UGM pada pukul 11 pagi. Adapun aksi itu, menurut akun twitter BEM KM UGM, diinisiasi atas keprihatinan krisis multidimensi yang terjadi selama dua tahun terakhir.

"Krisis multidimensi yang terjadi dua tahun terakhir dan janji kampanye tak urung diselesaikan menjadi faktor," cuit akun Twitter BEM KM UGM, Sabtu (23/10/2021).

Dengan demikian, BEM KM UGM, mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengingatkan Jokowi dan jajarannya terkait kinerja pemerintah yang dinilai menurun selama dua tahun terakhir.

"Membuat rakyat harus turun untuk mengingatkan Presiden dan Jajarannya lagi," cuit BEM KM UGM.

Seperti diberitakan sebelumnya, Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMCR) melakukan survei terkait evaluasi publik nasional 2 tahun kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Salah satu persoalan yang disoroti adalah pemberantasan korupsi yang dinilai memburuk dan koruptor menjamur.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan bahwa warga yang menilai kondisi pemberantasan korupsi baik atau sangat baik sekitar 24,9 persen. Angka ini lebih rendah dibanding yang menilai buruk atau sangat buruk, yakni sebesar 48,2 persen.

Sementara yang menilai kondisi pemberantasan korupsi sedang saja sebanyak 23,2 persen. Masih ada 3,8 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu. Dalam 2 tahun terakhir persepsi atas korupsi cenderung memburuk.

“Dari April 2019 ke September 2021, yang menilai korupsi di negara kita semakin banyak jumlahnya naik dari 47,6 persen menjadi 49,1 persen, sebaliknya yang menilai korupsi semakin sedikit menurun dari 24,5 persen menjadi 17,1 persen,” kata Sirojudin pada pemaparan hasil survei melalui konferensi pers virtual, Selasa (19/10/2021).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com