Advertisement
Rencana Pemberian Gelar ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir Tuai Kritik, Ini Klarifikasi UNJ
Menteri BUMN Erick Thohir saat RDP dengan Komisi VI DPR membahas usulan PMN 2022, Kamis (8/7 - 2021).
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Rencana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk memberikan gelar doktor kehormatan atau honoris causa kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir menuai polemik.
Sejumlah dosen di UNJ menolak perubahan sejumlah klausul aturan yang diduga untuk mengakomodir kepentingan pemberian gelar kepada Ma’ruf Amin dan Erick Thohir.
Advertisement
Adapun dalam keterangan resminya, pihak UNJ akhirnya memberikan sejumlah klarifikasi mengenai ribut-ribut rencana pemberian dokter kehormatan tersebut.
BACA JUGA : PPKM Level 3, Kampus Mulai Gelar Wisuda Luring
Pertama, UNJ selalu menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dengan mengedepankan rasionalitas dan tanggung jawab untuk mengembangkan lembaga.
Kedua, UNJ senantiasa berusaha meningkatkan dan memperbarui seluruh tata kelola lembaga yang baik (good governance) agar menjadi universitas yang semakin kuat dan unggul, sehingga berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan.
Ketiga, Salah satu upaya meningkatkan dan memperbarui tata kelola lembaga yang baik (good governance) adalah dilakukannya harmonisasi regulasi UNJ, diantaranya peninjauan terhadap draf pedoman pengusulan penganugerahan doktor kehormatan.
Peninjauan terhadap draf tersebut diperlukan karena terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan UU No.122/2021 tentang Pendidikan Tinggi.
Keempat, Rapat Senat UNJ pada 14 Oktober 2021 memutuskan perlunya harmonisasi regulasi mengenai ketentuan dalam draf pedoman yang tidak berkesesuaian dengan ketentuan yang disebutkan pada butir ketiga.
BACA JUGA : Status Doktor Tak Diakui, Dosen & Karyawan UPN Gelar Aksi
Harmonisasi ini dilakukan bukan untuk memaksakan pemberian gelar doktor kehormatan kepada seseorang.
Kelima, UNJ berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas, legalitas, transparansi, kepatutan, dan kesetaraan pada setiap aktivitas, termasuk dalam pemberian gelar doktor kehormatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Demo Aremania Ricuh, Polisi: Ada 3 Orang Alami Luka-Luka
Klaten Tetap Tolak Jalan Tol Lingkar Luar Solo
Tolak Biaya Haji Naik, Buruh Bakal Demo Besar pada 6 Februari
Proyek Triliunan Pengendali Banjir Bandara YIA Rampung Tahun Ini
Advertisement
7 Kru Lion Air JT-797 Dipastikan Negatif Narkoba
Buntut Vonis Bebas Bos Indosurya, Pemerintah Bakal Revisi UU Koperasi
Telan Duit Rp1,4 Triliun, Ini Alasan Pengendali Banjir Dibangun untuk YIA
Rute Kereta Mewah Panoramic Bakal Diperbanyak
Gelar Journalist Bootcamp, BRI Tegaskan Kepedulian kepada Dunia Pendidikan
Advertisement
Cek Syarat dan Formasi CPNS 2023, Dibuka pada Bulan Juni
Ngeri! Dua Jet Tempur India Bertabrakan di Udara, Satu Pilot Tewas
Kereta Mewah Panoramic Beroperasi Lagi Bulan Depan, Harga Tiket Mulai Rp350 Ribu
Bus Persis Solo Diserang, Satu Orang Ofisial Terluka
Indonesia Disebut yang Pertama Kembangkan Kereta Cepat di Asia Tenggara
Advertisement
PDIP Tolak Kenaikan Biaya Haji Menjadi Rp69 Juta: Rasionalisasikan Segera!
Berita Pilihan
Advertisement
Pemanfaatan Tanah Sultan untuk Tol Jogja Solo dan Jogja Bawen Ditetapkan Februari, Seperti Apa Rinciannya?
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Mulai Lirik Nuklir sebagai Pembangkit Listrik
- PDIP Tolak Kenaikan Biaya Haji Menjadi Rp69 Juta: Rasionalisasikan Segera!
- Indonesia Disebut yang Pertama Kembangkan Kereta Cepat di Asia Tenggara
- Bus Persis Solo Diserang, Satu Orang Ofisial Terluka
- Kereta Mewah Panoramic Beroperasi Lagi Bulan Depan, Harga Tiket Mulai Rp350 Ribu
- Ngeri! Dua Jet Tempur India Bertabrakan di Udara, Satu Pilot Tewas
- Cek Syarat dan Formasi CPNS 2023, Dibuka pada Bulan Juni
Advertisement
Advertisement
