Advertisement
Kasus Ivermectin, Moeldoko Bakal Diperiksa Bareskrim Polri Sore Ini
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko didampingi pengacara Otto Hasibuan (berbaju biru) melaporkan dua orang anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) atas nama Egi Primayogha dan Miftah ke Bareskrim Polri, Jumat (10/9/2021) atas kasus pencemaran nama baik. JIBI - Bisnis/Sholahuddin Al Ayubbi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dipastikan bakal hadir memenuhi panggilan tim penyidik Bareskrim Polri pada pemeriksaan hari ini Selasa 12 Oktober 2021 di Bareskrim Polri.
Penasihat Hukum Moeldoko, Otto Hasibuan menyebut bahwa kliennya akan hadir langsung ke Bareskrim Polri sekitar pukul 15.00 WIB nanti.
Advertisement
Menurut Otto, Moeldoko juga sudah siap untuk diklarifikasi oleh tim penyidik Bareskrim Polri terkait laporannya kepada dua orang anggota Indonesia Corruption Watch (ICW).
"Nanti beliau hadir langsung untuk diklarifikasi mengenai laporannya beberapa hari lalu," tuturnya kepada Bisnis melalui sambungan telepon di Jakarta, Selasa (12/10/2021).
Otto juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan membawa barang bukti lainnya untuk menguatkan laporan terhadap dua anggota ICW yang bernama Egi Primayogha dan Miftah tersebut.
"Semua alat bukti sudah kami serahkan pada saat membuat laporan kemarin itu, jadi hari ini fokus klarifikasi laporan. Tidak ada barbuk tambahan," katanya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri akan memeriksa Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko terkait perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dirinya.
BACA JUGA: Sekjen PBB Desak Dunia Internasional untuk Bantu Afghanistan
Kabareskrim Polri Komjen Polisi Agus Andrianto mengatakan, bahwa tim penyidik Bareskrim Polri rencananya akan memangil dan mengklarifikasi laporan yang dilayangkan oleh Moeldoko terhadap dua orang anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) yaitu Egi Primayogha dan Miftah.
Kedua anggota ICW itu diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan menyebarkan fitnah terhadap Moeldoko mengenai Ivermectin, serta ekspor beras antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa.
"Iya, sudah terjadwalkan untuk klarifikasi laporan," tutur Agus saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (12/10/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menlu Inggris David Lammy Janjikan Dukungan untuk Suriah
Banjir di Kawasan Puncak Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia dan 2 Masih Hilang
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Advertisement
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
Advertisement
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
Advertisement
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Pemkot Jogja Siapkan Pembatasan Bus Besar dan Uji Coba Malioboro Bebas Kendaraan Bermotor Tahun Ini
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
