Utang RI Tembus Rp6.625,4 triliun, Rasio Utang Pemerintah Masuki Fase Bahaya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah mencatat posisi utang pada Agustus 2021 mencapai Rp6.625,43 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 40,84 persen.
Posisi utang tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi pada Juli 2021 yang tercatat sebesar Rp6.570,17 triliun.
Advertisement
“Posisi utang pemerintah pusat mengalami kenaikan sebesar Rp55,27 triliun apabila dibandingkan posisi utang akhir Juli 2021,” tulis Kemenkeu dalam Laporan APBN Kita September 2021 yang dikutip Bisnis, Minggu (26/9/2021).
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kenaikan utang Indonesia terutama disebabkan adanya kenaikan utang dari Surat Berharga Negara (SBN) Domestik sebesar Rp80,1 triliun.
Di sisi lain, utang SBN dalam valuta asing mengalami penurunan sebesar Rp15,42 triliun. Pemerintah mencatat jumlah pinjaman juga mengalami penurunan sebesar Rp9,41 triliun.
Kemenkeu menyampaikan, pemulihan ekonomi Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19 hingga saat ini masih berlangsung.
Namun, untuk tetap menjaga pengelolaan utang yang hati-hati, terukur, dan fleksibel, pemerintah telah melakukan langkah-langkah pengelolaan utang, yaitu dengan menjaga komposisi utang SBN domestik lebih besar daripada utang dalam bentuk valuta asing.
Lebih lanjut, Kemenkeu mengatakan seluruh negara, terutama negara berkembang mengalami peningkatan utang akibat adanya peningkatan belanja, terutama untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat di masa pandemi.
BACA JUGA: Jadi Tersangka, Azis Syamsuddin Belum Diberhentikan dari Kursi Wakil Ketua DPR RI
Adapun hingga Agustus 2021, Kemenkeu mencatat penerimaan pajak negara telah mencapai Rp741,3 triliun. Di sisi lain, pemerintah mencatat total belanja mencapai Rp1.560,8 triliun.
Defisit APBN pada Agustus 2021 pun tercatat mencapai Rp383,2 triliun, atau setara dengan 2,32 persen dari PDB Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
- Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
Advertisement
Polres Kulonprogo Lakukan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Wisata Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Sejumlah Negara Eropa Tangguhkan Proses Suaka untuk Warga Suriah
- Sejumlah Kota Besar di Indonesia Potensi Hujan Lebat Disertai Petir, Termasuk DIY
- Indonesia Desak Israel Patuhi Gencatan Senjata di Jalur Gaza
- Pilkada Jakarta 2024: Hingga Batas Akhir, Tak Ada Gugatan dari Paslon RK-Suswono dan Dharma-Kun di MK
- Serah Terima Program TJSL 2024 Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Urban Farming
- Gelar Sidang, Dewas KPK Jatuhkan 109 Sanksi Etik, Ada Nama Firli Bahuri
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
Advertisement
Advertisement