OPINI: Bayi yang Tidak Diinginkan: Ujian Etika dan Kemanusiaan Kita
Seorang bayi tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Ia tidak bersalah atas kondisi yang melatarbelakangi kehamilan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai sasaran pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen pada tahun depan cukup berat.
“Ini adalah salah satu forecast yang mungkin paling sulit di tengah ketidakpastian yang begitu banyak. Pandemi tidak bisa 100 persen kita prediksi,” ungkapnya dalam rapat kerja dengan DPR RI, Senin (30/8/2021).
Namun, target tersebut justru dinaikkan setelah melewati kesepakatan dengan DPR. Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diketok di kisaran 5,2 persen hingga 5,5 persen.
BACA JUGA : Ekonomi DIY Tumbuh Signifikan di Triwulan Kedua,
Sasaran ini lebih besar dari target yang dibacakan Presiden Joko Widodo dalam pidato nota keuangan pada 16 Agustus 2021 dalam sidang bersama. Saat itu, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5-5,5 persen.
Beban yang dipaparkan Sri Mulyani masuk akal. Pasalnya, ekonomi Indonesia masih dibayangi oleh pandemi Covid-19 yang tidak pasti ditengah mutasi virus yang terus terjadi.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said berargumen di tengah ketidakpastian yang tinggi akibat Covid-19, eksekutif harus merespons kebijakan dengan sigap. Akan tetapi, jangan dilupakan kehati-hatian dan akuntabel.
“Indikator pertumbuhan ekonomi pada triwulan I/2021 menunjukkan pemulihan ekonomi yang menguat. Namun kita tidak boleh lengah,” katanya pada laporan hasil Badan Anggaran dengan pemerintah, Selasa (6/7/2021).
Muhidin menjelaskan bahwa Indonesia sedang dihantui gelombang lanjutan Covid-19. Kasus positif terus melewati rekor tertinggi. Keterisian tempat tidur rumah sakit pun melebihi kapasitas.
Namun, legislatif berharap kondisi ini tidak mengganggu pemulihan ekonomi yang sedang diupayakan pemerintah. Dengan begitu, pertumbuhan pada tahun ini bisa di atas 4 persen.
“Sebab pemerintah akan sangat sulit mengejar target produk domestik bruto (PDB) tahun depan minimal 5 persen bila pertumbuhan PDB di bawah 3 persen tahun ini,” tegasnya.
BACA JUGA : Ekonomi Berbasis Umat Akan Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan target Indonesia untuk kembali ke negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income) akan sulit tercapai jika tidak ada upaya luar biasa untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 5 persen per tahun.
Pasalnya, dengan pertumbuhan rata-rata hanya 5 persen per tahun, kesenjangan pendapatan per kapita semakin melebar. Untuk kembali ke lintasan pertumbuhan sebelum pandemi, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen agar memperkecil gap atau celah pendapatan per kapita.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Seorang bayi tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Ia tidak bersalah atas kondisi yang melatarbelakangi kehamilan.
Viral perempuan bongkar dugaan perselingkuhan suami lewat data misterius pada timbangan pintar atau smart scale di rumahnya.
Imigrasi memperketat pengawasan WNA di Bantul lewat APOA. Hotel, homestay, dan vila diwajibkan melaporkan tamu asing secara berkala.
Hanung Bramantyo mengadaptasi Children of Heaven berlatar SD Muhammadiyah dengan pesan kuat tentang pendidikan karakter anak.
KPAID Kota Jogja mendorong penerapan pasal lebih berat dalam kasus dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha
Pemerintah memangkas anggaran MBG 2026 menjadi Rp268 triliun demi efisiensi program Makan Bergizi Gratis.