Advertisement
Jatah Kemenhub Dipangkas Rp14,27 Triliun
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021). ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terpaksa harus menyusun ulang skala prioritas dan melakukan sejumlah relaksasi seiring adanya kebijakan refocussing yang mempengaruhi struktur anggaran dan ruang fiskal kementerian.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pagu awal anggaran Kemenhub untuk 2021 yang sebesar Rp45,66 triliun dikurangi atau direfocusing sebesar Rp14,27 triliun untuk penanganan Covid-19.
Advertisement
BACA JUGA : Kemenhub Tunggu Menko Marves Terkait Keputusan
“Oleh karenanya, kami menyusun ulang skala prioritas, melakukan relaksasi dengan pelaksanaan multiyears kontrak dan perpanjangan multiyears Kontrak, serta menunda sebagian program infrastruktur yang belum mendesak,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (26/8/2021).
Budi mengungkapkan bahwa Kemenhub juga mendapatkan penambahan anggaran antara lain dari saldo awal badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp51,89 miliar, dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp1,8 triliun, dan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Rp992,09 miliar sehingga saat ini, pagu akhir sebesar Rp34,24 triliun.
Lebih lanjut Budi menuturkan, adanya kebijakan refocusing tersebut memang mempengaruhi struktur anggaran dan ruang fiskal Kemenhub dalam rangka memenuhi program prioritas nasional yang dimandatorikan.
BACA JUGA : 20 TKA Masuk Lewat Soetta? Ini Klarifikasi Kemenhub
Terlebih, selama pandemi Covid-19, sejumlah kegiatan Kemenhub juga mengalami kendala seperti pada kegiatan pendidikan serta penelitian dan pengembangan (litbang), penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan BLU juga belum mencapai target sehingga penyerapan tidak dapat direalisasikan.
"Namun Kemenhub berusaha memastikan layanan transportasi, aspek keselamatan, maupun kebutuhan infrastruktur transportasi yang prioritas tetap berjalan dan dapat terpenuhi," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Keracunan Makanan MBG di Bogor, BGN Sebut Akan Bertanggung Jawab
Kisah Dramatis, Tm SAR Gabungan Selamatkan Kucing dari Dalam Sumur
Waspada Penipuan! Jangan Tergiur Penawaran Haji Tanpa Visa Resmi
Advertisement
TNI Selidiki Masuknya Warga Sipil ke Lokasi Peledakan Amunisi TNI AD
Menbud Fadli Zon: Candi Borobudur Simbol Toleransi Umat Beragama
15 Jemaah Calon Haji Dipulangkan dari Emberkasi Solo, Ini Penyebabnya
Advertisement
Menteri Pigai Minta Seluruh Karyawan Kemenham Jadi Pembela HAM
4 Korban Longsor Samarinda Berhasil Ditemukan
Mantan Presiden Duterte Ditahan ICC Justru Terpilih Jadi Wali Kota Davao
Potensi Transaksi Narkoba di Indonesia Capai Rp524 Triliun Per Tahun
Advertisement
Korban Ledakan Amunisi TNI AD di Garut: 9 Jenazah Sudah Teridentifikasi
Berita Pilihan
- BNN Ungkap Wilayah Pesisir dan Perbatasan Rawan Peredaran Narkoba, Begini Polanya
- Seorang Perawat Rumah Sakit di Cirebon Diduga Lecehkan Remaja Disabilitas, Polisi Periksa 11 Saksi
- Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
- Dukung Pengamanan Kejaksaan oleh TNI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR: Untuk Efektifkan Penegakan Hukum
- Ledakan di Garut Tewaskan 13 Orang, Prosedur Pemusnahan Amunisi Harus Dievaluasi
Advertisement
Serap Gabah 111 Ribu Ton, Bulog Kanwil Jogja Sewa Gudang Tambahan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Terjadi Ledakan Amunisi di Pantai Cibalong Garut, 11 Orang Meninggal Termasuk Personel Militer
- Polda Jawa Barat Merilis 11 Nama Korban Ledakan Amunisi di Garut, Dua di Antaranya Anggota TNI
- Ribuan Orang Ditangkap Petugas Polda Jatim dalam Kasus Premanisme dan Kriminalitas Jalanan
- Ledakan di Pantai Garut, TNI Buka Suara dan Benarkan 13 Orang Meninggal Dunia
- Ledakan di Garut Tewaskan 13 Orang, Prosedur Pemusnahan Amunisi Harus Dievaluasi
- Dukung Pengamanan Kejaksaan oleh TNI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR: Untuk Efektifkan Penegakan Hukum
- Polisi Tetapkan 5 Mahasiswa Sebagai Tersangka Perusakan saat Unjuk Rasa di Gedung DPR
Advertisement
Advertisement
