Advertisement
Dugaan Kartel Obat Covid-19, KPK Siap Menindaklanjuti
Logo KPK. (Antara - Benardy Ferdiansyah)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua pihak, termasuk penyelenggara negara untuk tidak memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk mencari keuntungan. Hal tersebut disampaikan lembaga antirasuah itu menanggapi informasi dugaan adanya kartel obat-obatan Covid-19.
“Dalam situasi kondisi darurat pandemi covid 19, KPK ingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan keuntungan pribadi,” kata PLT. Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi, Minggu (25/7/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Pasien Isoman Covid-19 di DIY Dijatah Obat Gratis, Begini
Menurutnya, KPK juga menunggu laporan dari masyarakat apabila menemukan adanya dugaan praktik kartel obat-obatan Covid-19.
Ali mengatakan, pihaknya juga mempersilakan masyarakat untuk melapor apabila menemukan praktik kartel obat tersebut.
“Penanganan perkara oleh KPK tentu diawali dengan adanya laporan masyarakat yang kemudian dilakukan verifikasi dan analisa data,” ucapnya.
Dia memastikan, KPK akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait kartel obat tersebut. Lembaga antirasuah juga tak akan ragu untuk mengusut apabila ditemukan keterlibatan pihak tertentu.
Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta KPK dan Kepolisian untuk mengusut dugaan kartel besar terkait obat Covid-19. Pasalnya, diduga ada penyelenggara negara yang ikut bermain dalam bisnis obat Covid-19.
BACA JUGA : Polda Ancam Tindak Tegas Penimbun Oksigen dan Obat
Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada hubungan antara PT Harsen Laboratories, produsen obat ivermectin, dengan politikus PDI Perjuangan dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Peneliti Korupsi Politik ICW Egi Primayogha mengatakan bahwa jejaring ini menunjukkan dugaan adanya upaya mencari keuntungan di tengah krisis pandemi Covid-19 lewat relasi politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Komnas HAM Dorong Kasus Penyiraman Air Keras Masuk Peradilan Umum
Korlantas Hentikan One Way Nasional KM 70 hingga Kalikangkung
Bos Djarum Akan Dimakamkan di Rembang
Idulfitri Jadi Kesempatan Baik Saling Hargai Perbedaan
Advertisement
Timteng Memanas, Pemerintah Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji
Prabowo Anggap Penyiraman Air Keras sebagai Aksi Terorisme
Polri Evaluasi Pemberlakuan One Way Nasional
Prabowo Sentil Mobil Dinas Gubernur Rp8 Miliar
Jenazah Bos Jarum Akan Disemayamkan di Jakarta dan Kudus
Advertisement
Prabowo Bertemu dengan Megawati, Ini yang Dibahas
Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 Hijriah Jatuh pada Sabtu 21 Maret
Aturan WFH Pascalebaran 2026 Berlaku untuk ASN hingga Pegawai Swasta
Warga Negeri Hila Maluku Tengah Rayakan Idulfitri Hari Ini
Mabes TNI Selidiki Sosok Pemberi Perintah Penyiraman Aktivis KontraS
Advertisement
Ratusan Ribu Kendaraan Padati Jalur Mudik pada Puncak Arus Lebaran
Berita Pilihan
Advertisement
Libur Idulfitri, Wisata Kedhaton dan Tamansari Tutup Dua Hari
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kemenag Kota Jogja Sudah Data Ratusan Titik Salat Id
- 10 Kontingen Ramaikan Lomba Gema Takbir Jogja 2026, Rebut Piala Sultan
- Komisaris Tinjau Kesiapan PLN di Masjid Raya Baiturrahman Semarang
- Takbir Keliling Disekat, Malioboro Dipastikan Steril
- Aturan WFH Pascalebaran 2026 Berlaku untuk ASN hingga Pegawai Swasta
- Peningkatan Penumpang Terjadi di Terminal Palbapang Bantul
- Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 Hijriah Jatuh pada Sabtu 21 Maret
Advertisement
Advertisement
