Advertisement
Dugaan Kartel Obat Covid-19, KPK Siap Menindaklanjuti
Logo KPK. (Antara - Benardy Ferdiansyah)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua pihak, termasuk penyelenggara negara untuk tidak memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk mencari keuntungan. Hal tersebut disampaikan lembaga antirasuah itu menanggapi informasi dugaan adanya kartel obat-obatan Covid-19.
“Dalam situasi kondisi darurat pandemi covid 19, KPK ingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan keuntungan pribadi,” kata PLT. Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi, Minggu (25/7/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Pasien Isoman Covid-19 di DIY Dijatah Obat Gratis, Begini
Menurutnya, KPK juga menunggu laporan dari masyarakat apabila menemukan adanya dugaan praktik kartel obat-obatan Covid-19.
Ali mengatakan, pihaknya juga mempersilakan masyarakat untuk melapor apabila menemukan praktik kartel obat tersebut.
“Penanganan perkara oleh KPK tentu diawali dengan adanya laporan masyarakat yang kemudian dilakukan verifikasi dan analisa data,” ucapnya.
Dia memastikan, KPK akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait kartel obat tersebut. Lembaga antirasuah juga tak akan ragu untuk mengusut apabila ditemukan keterlibatan pihak tertentu.
Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta KPK dan Kepolisian untuk mengusut dugaan kartel besar terkait obat Covid-19. Pasalnya, diduga ada penyelenggara negara yang ikut bermain dalam bisnis obat Covid-19.
BACA JUGA : Polda Ancam Tindak Tegas Penimbun Oksigen dan Obat
Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada hubungan antara PT Harsen Laboratories, produsen obat ivermectin, dengan politikus PDI Perjuangan dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Peneliti Korupsi Politik ICW Egi Primayogha mengatakan bahwa jejaring ini menunjukkan dugaan adanya upaya mencari keuntungan di tengah krisis pandemi Covid-19 lewat relasi politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
