Advertisement
Luhut Sebut Efektivitas PPKM Tergantung Penyaluran Bansos
Menko Maritimvest Luhut Binsar Pandjaitan saat diwawancara dalam podcast Deddy Corbuzier - Tangkapan layar Youtube Deddy Corbuzier.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa efektivitas PPKM hingga 25 Juli 2021 bergantung pada penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Luhut kepada para Menteri dan Gubernur Jawa-Bali dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis, (22/7/2021).
Advertisement
"Jika kita bisa menyalurkan [bansos] dengan cepat, maka masyarakat mau untuk tinggal di rumah. Selain itu penyaluran perlu dipercepat terutama di daerah-daerah aglomerasi, karena mereka yang terkena dampak paling besar dari PPKM," katanya melalui keterangan resmi, Kamis (22/7/2021)
Saat ini, PT Pos Indonesia dan jaringan Bank Himbara menjadi penyalur bantuan sosial tunai, sedangkan beras dibagikan Bulog. Luhut juga menekankan bahwa bansos juga penting bagi masyarakat yang positif dan dikarantina.
"Oleh karena itu, sangat penting namanya bansos ini peranan penting karena nanti yang mungkin positif dan masuk karantina itu, bagaimanapun harus kita bantu dengan bansos ini jangan sampai kepala keluarga ini dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantaun dan saya kira penting mendapat perhatian kita," terangnya.
Baca juga: PPKM Level 4, Beberapa Pasar di Jogja Belum Buka
Bank Himbara dan PT Pos Indonesia melaporkan, bahwa saat ini penyaluran bansos kepada masyarakat sudah dimulai.
Di samping itu, penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan sembako kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah-wilayah membutuhkan waktu dan harus dibantu oleh pemerintah daerah dalam konteks untuk penyaluran dan proses verifikasi.
Selain itu, Luhut meminta Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Menurutnya, penyiapan data, pengecekan data dan proses verifikasi benar-benar disampaikan agar tidak qda data fiktif yang menerima bantuan.
Lebih lanjut, dia menyampaikan agar PT Pos Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi cluster baru saat masyarakat mengambil bansos ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tokoh Dunia Kecam Penembakan Bondi Beach yang Tewaskan 12 Orang
- Surya Group Siap Buka 10.000 Lowongan Kerja di Tahun 2026
- Konser Amal di Tangerang Galang Rp1,3 Miliar untuk Sumatera dan Aceh
- Musim Flu AS Catat 2,9 Juta Kasus, 1.200 Orang Meninggal
- Korupsi Kepala Daerah Masih Terjadi, Pakar Nilai Retret Bukan Solusi
Advertisement
1.992 THL Gunungkidul Dikontrak Setahun Jadi PPPK Paruh Waktu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kemenhub Batasi Angkutan Barang 11 Hari Selama Nataru
- Pascabencana Sumatera, Pemerintah Siapkan Opsi Relokasi Warga
- Libur Nataru, Sleman Siapkan Beragam Acara Wisata
- Status Siaga, Gempa Letusan Semeru Masih Tinggi
- Ribuan THL Gunungkidul Bakal Terima SK PPPK Paruh Waktu
- Kemenbud Fasilitasi Dialog Keluarga Keraton Solo
- Bulog Siapkan Stok Beras hingga 50 Ton di Bandara dan Pelabuhan
Advertisement
Advertisement




