Luhut Sebut Efektivitas PPKM Tergantung Penyaluran Bansos

Menko Maritimvest Luhut Binsar Pandjaitan saat diwawancara dalam podcast Deddy Corbuzier - Tangkapan layar Youtube Deddy Corbuzier.
23 Juli 2021 11:17 WIB Rayful Mudassir News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa efektivitas PPKM hingga 25 Juli 2021 bergantung pada penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Luhut kepada para Menteri dan Gubernur Jawa-Bali dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis, (22/7/2021).

"Jika kita bisa menyalurkan [bansos] dengan cepat, maka masyarakat mau untuk tinggal di rumah. Selain itu penyaluran perlu dipercepat terutama di daerah-daerah aglomerasi, karena mereka yang terkena dampak paling besar dari PPKM," katanya melalui keterangan resmi, Kamis (22/7/2021)

Saat ini, PT Pos Indonesia dan jaringan Bank Himbara menjadi penyalur bantuan sosial tunai, sedangkan beras dibagikan Bulog. Luhut juga menekankan bahwa bansos juga penting bagi masyarakat yang positif dan dikarantina.

"Oleh karena itu, sangat penting namanya bansos ini peranan penting karena nanti yang mungkin positif dan masuk karantina itu, bagaimanapun harus kita bantu dengan bansos ini jangan sampai kepala keluarga ini dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantaun dan saya kira penting mendapat perhatian kita," terangnya.

Baca juga: PPKM Level 4, Beberapa Pasar di Jogja Belum Buka

Bank Himbara dan PT Pos Indonesia melaporkan, bahwa saat ini penyaluran bansos kepada masyarakat sudah dimulai.

Di samping itu, penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan sembako kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah-wilayah membutuhkan  waktu dan harus dibantu oleh pemerintah daerah dalam konteks untuk penyaluran dan proses verifikasi.

Selain itu, Luhut meminta Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Menurutnya, penyiapan data, pengecekan data dan proses verifikasi benar-benar disampaikan agar tidak qda data fiktif yang menerima bantuan.

Lebih lanjut, dia menyampaikan agar PT Pos Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi cluster baru saat masyarakat mengambil bansos ini.

Sumber : bisnis.com