Advertisement
Jokowi Minta Petugas PPKM Darurat Tidak Arogan
Petugas melakukan penyekatan di perbatasan Jateng-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Tempel, Sleman, DIY, Senin ( 5/7/2021). Petugas gabungan Polda DIY dan Dishub membatasi mobilitas masyarakat dengan penyekatan di pintu masuk DIY selama penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali untuk menekan penyebaran Covid-19. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo meminta aparat yang bertugas dalam penyekatan dan pengendalian mobilitas masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat tidak bersikap keras dan kasar.
Dalam pengantar sebelum Rapat Terbatas Evaluasi PPKM darurat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, para aparat seharusnya bersikap tegas dan santun dalam mengatur masyarakat maupun para pedagang.
Advertisement
BACA JUGA : Perpanjangan PPKM Darurat Ditentukan Senin Pekan Depan
“Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada [pemerintah] daerah agar jangan keras dan kasar. Tegas dan santun, sosialisasi memberikan ajakan-ajakan sambil membagi beras, itu mungkin bisa sampai pesannya,” kata Presiden dikuti dari lama resmi Sekretarian Negara, Sabtu (17/7/2021).
Menurut Presiden, sejumlah peristiwa yang terjadi di daerah seperti pemukulan pemilik warung oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak perlu terjadi, karena dapat membuat suasana di tengah masyarakat menjadi panas.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk mengevaluasi penyekatan-penyekatan yang dilakukan di jalan. Berdasarkan pengamatannya, sejumlah ruas jalan masih terlihat ramai, baik saat pagi maupun malam hari.
“Pagi tadi saya ke Pulogadung, saya lihat masih cukup ramai. Tadi malam saya ke kampung juga ramai banget. Artinya, penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi, apakah efektif juga menurunkan kasus, karena yang terkena sekarang ini banyak di keluarga-keluarga,” ucapnya.
BACA JUGA : PPKM Darurat, Mobilitas Warga Bantul Baru Turun Segini
Presiden menilai, penerapan protokol kesehatan secara disiplin, terutama penggunaan masker saat ini ,enjadi kunci untuk mengendalikan penyebaran kasus Covid-19.
“Karena klasternya sudah masuk ke keluarga, kuncinya itu justru urusan memakai masker. Kedisiplinan protokol kesehatan, memakai masker terutama,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Sekretariat Negara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
