Advertisement
Anies Usulkan Pengetatan Mobilitas Sejak Mei, Ini Tanggapan Jubir Luhut
 Kepadatan kendaraan di ruas Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (5/7/2021). Meskipun telah diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, ruas Tol Jagorawi terpantau padat. - Antara
                Kepadatan kendaraan di ruas Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (5/7/2021). Meskipun telah diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, ruas Tol Jagorawi terpantau padat. - Antara
            Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi mengaku belum mendengar usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ihwal pengetatan mobilitas masyarakat sejak Mei 2021 lalu.
Pernyataan itu disampaikan Jodi menanggapi cuitan epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono yang menyebut Anies sedari awal telah meminta pengetatan mobilitas masyarakat satu bulan sebelum lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini.
Advertisement
“Saya juga ga tahu kalau statementnya benar. Beliau ngomong ke Pak Luhut atau Gimana? Saya harus cek,” kata Jodi melalui pesan tertulis kepada Bisnis, Senin (5/7/2021).
Jodi meminta masyarakat untuk tidak larut terlalu lama di dalam polemik tersebut. Menurut dia, pemerintah pusat telah mengambil sejumlah kebijakan yang signifikan untuk menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19 di Tanah Air.
“Semua pilihan kebijakan kan sudah diambil dengan berbagai dimensi pertimbangan, sekarang fokus saja ke depan,” kata dia.
Sebelumnya Pandu Riono membeberkan Anies telah mengusulkan pengetatan mobilitas masyarakat pada akhir Mei lalu ke pemerintah pusat. Usulan itu menyusul prediksi lonjakan kasus Covid-19 yang dilakukan oleh Tim Pandemi FKM UI, hanya saja usulan itu ditolak.
"Akhir Mei setelah mendengarkan masukan Tim Pandemi @fkmui tentang potensial lonjakan yang dapat terjadi, @aniesbaswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa-Bali. Tak diterima, karena isu ekonomi. Ada KPC-PEN, tapi yang terpikir hanya PEN," cuit Pandu melalui akun twitter pribadinya seperti dikutip, Senin (5/7/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkot Jogja Perkuat Mitigasi Bencana Melalui KTB dan Kesiapsiagaan
Advertisement
 
    
        Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Hari Ini, Logam Mulia Antam, UBS dan Galeri24, Masih Turun
- Dialog dengan Buruh, Ahmad Luthfi Tampung Aspirasi Soal Upah Minimum
- Demo Guru Hari Ini, 1.597 Petugas Gabungan Disiagakan
- XLSMART Dukung Digitalisasi Pendidikan di Indramayu
- Liverpool Vs Crystal Palace, The Reds Tersingkir di Piala Liga Inggris
- New Honda Genio Makin Bergaya Retro dan Fashionable
- Perahu Diterjang Ombak, 1 Nelayan Gunungkidul Dinyatakan Hilang
Advertisement
Advertisement




















 
            
