Advertisement
Anies Usulkan Pengetatan Mobilitas Sejak Mei, Ini Tanggapan Jubir Luhut
Kepadatan kendaraan di ruas Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (5/7/2021). Meskipun telah diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, ruas Tol Jagorawi terpantau padat. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi mengaku belum mendengar usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ihwal pengetatan mobilitas masyarakat sejak Mei 2021 lalu.
Pernyataan itu disampaikan Jodi menanggapi cuitan epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono yang menyebut Anies sedari awal telah meminta pengetatan mobilitas masyarakat satu bulan sebelum lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini.
Advertisement
“Saya juga ga tahu kalau statementnya benar. Beliau ngomong ke Pak Luhut atau Gimana? Saya harus cek,” kata Jodi melalui pesan tertulis kepada Bisnis, Senin (5/7/2021).
Jodi meminta masyarakat untuk tidak larut terlalu lama di dalam polemik tersebut. Menurut dia, pemerintah pusat telah mengambil sejumlah kebijakan yang signifikan untuk menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19 di Tanah Air.
“Semua pilihan kebijakan kan sudah diambil dengan berbagai dimensi pertimbangan, sekarang fokus saja ke depan,” kata dia.
Sebelumnya Pandu Riono membeberkan Anies telah mengusulkan pengetatan mobilitas masyarakat pada akhir Mei lalu ke pemerintah pusat. Usulan itu menyusul prediksi lonjakan kasus Covid-19 yang dilakukan oleh Tim Pandemi FKM UI, hanya saja usulan itu ditolak.
"Akhir Mei setelah mendengarkan masukan Tim Pandemi @fkmui tentang potensial lonjakan yang dapat terjadi, @aniesbaswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa-Bali. Tak diterima, karena isu ekonomi. Ada KPC-PEN, tapi yang terpikir hanya PEN," cuit Pandu melalui akun twitter pribadinya seperti dikutip, Senin (5/7/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
