Advertisement
PPKM Darurat 3–20 Juli, Masih Perlukah Subsidi Gaji?

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali 3–20 Juli 2021 akan membuat sejumlah pekerja dirumahkan atau bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh karena itu Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal perlu ada kebijakan untuk menopang daya beli, seperti subsidi gaji.
Faisal menilai ada kemungkinan PPKM Darurat akan berlaku cukup panjang apabila tahap I tidak efektif menekan laju penularan virus Corona. Bila demikian tentu akan berimbas terhadap pendapatan banyak tenaga kerja.
Advertisement
"Untuk menangkal akibat dari adanya potensi terjadi gelombang PHK, pemerintah mesti beradaptasi, termasuk dengan kembali menyalurkan anggaran dalam bentuk subsidi gaji secara tepat sasaran kepada pekerja perusahaan di sektor manufaktur yang terdampak," ujar Faisal, Jumat (2/7/2021).
Menurutnya, meskipun pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk subsidi gaji tahun ini, realokasi anggaran masih sangat mungkin untuk dilakukan mengingat perencanaan anggaran tersebut sebelumnya diambil dengan asumsi tidak terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19 di Tanah Air.
Oleh karena itu, kata Faisal, pemerintah perlu melakukan refocusing anggaran negara dengan menyesuaikan alokasi mengikuti perubahan kondisi pandemi di Tanah Air.
BACA JUGA: Rekor Lagi, Kasus Covid-19 RI Hari Ini Tambah 25.830
Adapun, potensi terburuk diperkirakan akan menimpa karyawan sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka). Selain itu, perusahaan-perusahaan di sektor jasa lainnya juga relatif rentan untuk dirumahkan.
Diberitakan sebelumnya, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) memperkirakan ada sekitar 600.000–1 juta pekerja yang akan dirumahkan sebagai dampak dari penurunan bisnis menyusul pembelakukan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali pada 3–20 Juli 2021.
Berdasarkan perhitungan tersebut, OPSI menilai diperlukan setidaknya Rp600 miliar sampai dengan Rp1,2 triliun dengan penyaluran senilai Rp600.000 selama 4 bulan. Nilai itu dikatakan cukup visible untuk disalurkan kepada tenaga kerja yang terpaksa harus dirumahkan nantinya.
Sementara itu Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memperkirakan sebanyak 400.000 atau 15 persen pekerja di sektor tersebut akan dirumahkan sebagai dampak PPKM darurat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
Advertisement
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Kepulauan Tokara Jepang
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
Advertisement
Advertisement