Advertisement
Kenaikan PPN Sembako Tak Berpihak pada Rakyat
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk meninjau kembali rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembilan bahan pokok (sembako).
Pasalnya, kenaikan PPN ini dinilai tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat, khususnya di masa Pandemi Covid-19. Syarief Hasan menilai, rencana kenaikan tarif PPN kontraproduktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional.
"Pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi tetapi menaikkan PPN yang dapat berimbas pada kenaikan harga-harga sembako di masyarakat," katanya, Kamis (10/6/2021).
Memang, berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Rencananya, Menteri Keuangan RI akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari awalnya 10 persen menjadi 12 persen.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut menilai bahwa kenaikan tarif PPN berdampak pada kenaikan pada harga barang-barang dari tarif awal.
"Kenaikan tarif PPN ini akan menimbulkan effect price inflation atau kenaikan harga-harga barang, khususnya sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat," katanya.
Syarief Hasan juga mengungkapkan, kenaikan harga barang-barang ini akan kembali berefek pada penurunan daya beli masyarakat.
"Ketika harga barang naik yang disebabkan oleh tarif PPN maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan melemahkan sisi konsumsinya," kata Syarief Hasan.
Menurutnya, rencana itu akan semakin mempersulit proses pemulihan ekonomi nasional.
"Tentu, akan sangat sulit melakukan pemulihan ekonomi nasional karena daya beli masyarakat menjadi semakin lemah. Covid-19 yang menimbulkan PHK dan peningkatan angka kemiskinan semakin diperparah dengan kenaikan PPN ini," kata Syarief Hasan.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Cek Girls! Ini 10 Negara yang Tidak Aman untuk Perempuan
Buntut Kasus Leslar, KPI: Blacklist Pelaku KDRT dari Semua Program Siaran
Pemkot Magelang Berikan Proteksi Praktik Dokter
Warga Kota Magelang Didorong Urus Akta Agar Dapat Perlindungan Hukum
Advertisement
2 Bansos Rp18,4 Triliun Cair Minggu Depan
Surat Pemecatan Fredy Sambo Sudah Ditandatangani Presiden Jokowi
Minggu Depan, Bansos Senilai Rp18,4 triliun Cair
Polisi Periksa 2 Saksi Kasus KDRT Lesti Kejora
Advertisement
Koin Bergambar Raja Charles III Diterbitkan, kok Fotonya Hadap Kiri?
Indonesia Miliki 115 Tim Tanggap Insiden Siber
Buat Ecobrick, UNISA Pecahkan Dua Rekor MURI
Putri Sambo Hindari Wartawan di Bareskrim Polri
Advertisement
Tiga Hari Ke Depan, Jateng Dilanda Cuaca Ekstrem
Berita Pilihan
Advertisement
Vakum 2 Tahun, Festival Keroncong kembali Digelar di Gunungkidul
Advertisement
Hadir Tempat Glamping Baru di Jogja, Arkamaya Sembung Namanya
Advertisement
Berita Populer
- Krisis Pangan Terjadi di Banyak Negara, Jokowi Bersyukur karena Masyarakat Indonesia Masih Bisa ke Restoran
- Rusia Gelar Referendum di 4 Wilayah Ukraina, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru
- Kantor Tesla di Jerman Kebakaran selama 5 Jam
- Jokowi Geram Indonesia Terus Impor Aspal
- Top 7 News Harianjogja.com Jumat, 30 September 2022
- Partai Demokrat Tidak Patok Capres-Cawapres sebagai Syarat Koalisi
- Pakar: Urgensi Sosialisasi Wacana Pelabelan BPA Patut Dipertanyakan
Advertisement
Advertisement
