Advertisement
Kenaikan PPN Sembako Tak Berpihak pada Rakyat
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk meninjau kembali rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembilan bahan pokok (sembako).
Pasalnya, kenaikan PPN ini dinilai tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat, khususnya di masa Pandemi Covid-19. Syarief Hasan menilai, rencana kenaikan tarif PPN kontraproduktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional.
Advertisement
"Pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi tetapi menaikkan PPN yang dapat berimbas pada kenaikan harga-harga sembako di masyarakat," katanya, Kamis (10/6/2021).
Memang, berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Rencananya, Menteri Keuangan RI akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari awalnya 10 persen menjadi 12 persen.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut menilai bahwa kenaikan tarif PPN berdampak pada kenaikan pada harga barang-barang dari tarif awal.
"Kenaikan tarif PPN ini akan menimbulkan effect price inflation atau kenaikan harga-harga barang, khususnya sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat," katanya.
Syarief Hasan juga mengungkapkan, kenaikan harga barang-barang ini akan kembali berefek pada penurunan daya beli masyarakat.
"Ketika harga barang naik yang disebabkan oleh tarif PPN maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan melemahkan sisi konsumsinya," kata Syarief Hasan.
Menurutnya, rencana itu akan semakin mempersulit proses pemulihan ekonomi nasional.
"Tentu, akan sangat sulit melakukan pemulihan ekonomi nasional karena daya beli masyarakat menjadi semakin lemah. Covid-19 yang menimbulkan PHK dan peningkatan angka kemiskinan semakin diperparah dengan kenaikan PPN ini," kata Syarief Hasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Sebut Mampu Tangani Banjir Sumatera Tanpa Bantuan Asing
Kapolri Siap Usut Gelondongan Kayu di Banjir Sumatera
Gubernur Bali Bakal Setop Airbnb, Dorong PAD dari Pariwisata Legal
Reuni Akbar 212 di Monas Tinggalkan Sampah 26 Ton Lebih
Advertisement
Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatera
BMKG Ingatkan Supermoon Picu Gangguan Pelabuhan Merak-Bakauheni
TNI AU Kirim Ratusan Helibox untuk Bantu Korban Banjir Aceh
Bea Cukai Diancam Akan Dibubarkan, Begini Respons Dirjen Djaka
Kronologi Penangkapan Gembong Narkoba Dewi Astutik, Buron 2 Ton Sabu
Advertisement
JATAM: Banjir dan Longsor di Sumatra Dipicu Tambang, PLTA, dan PLTP
KLH Panggil 8 Perusahaan Diduga Penyebab Banjir SumatraAceh
Kalapas Enemawira Dicopot Usai Paksa Napi Makan Daging Anjing
Korban Meninggal Banjir Aceh-Sumut Tembus 753, Bantuan Terus Masuk
Trump Akan Perluas Larangan Perjalanan Usai Serangan Washington
Advertisement
PBB Siap Bantu Bencana, Ribuan Tewas Akibat Banjir di Asia
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkot Jogja Buka Rekam KTP-el Akhir Pekan Sepanjang Desember 2025
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- Kecelakaan Dua Truk di Tol Ngawi Kertosono, Sopir Terluka
- Jasa Marga Percepat Penanganan Tol MedanKualanamu Terdampak Banjir
- Modus Baru, Curi Motor di Warkop Pakai Ojek Online
- Pemkab Sleman Siaga Cuaca Ekstrem, BPBD Siapkan Posko Nataru
- Lazio vs AC Milan di Coppa Italia, Laga Sengit di Olimpico
- Cegah Nuthuk, Dispar Gunungkidul Wajibkan Daftar Harga Jelas
- Spot Baru Pemecah Ombak Pantai Glagah Viral, Pedagang Untung
Advertisement
Advertisement
