Advertisement
BKN Sebut Pemecatan 51 Pegawai KPK Sesuai Arahan Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan resmi terkait pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), Senin (17/5/2021) - Youtube Sekretariat Presiden RI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan pemecatan 51 pegawai KPK sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan itu menanggapi perintah Presiden Joko Widodo yang meminta agar proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai untuk diangkat menjadi ASN.
"Tidak merugikan pegawai itu tidak berarti dia harus jadi ASN. Tidak merugikan pegawai bisa saja dia mendapat hak sebagai pegawai ketika dia diberhentikan," kata Bima, Selasa (25/5/2021).
"Dan itu tidak akan langsung diberhentikan karena mereka sebagai pegawai KPK punya kontrak kerja, masa kerja dan KPK masih boleh memiliki pegawai non-ASN sampai 1 November sesuai UU," ujar dia.
Dia menegaskan keputusan ini sudah mengikuti arahan Presiden dengan tidak merugikan para pegawai. Selain itu, pengambilan keputusan disebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Karena yang digunakan itu tidak hanya UU KPK saja tapi ada UU No 5/2014 tentang ASN. Pengalihan itu masuk dalam UU ASN. Jadi ada dua UU yang harus diikuti tidak bisa hanya satu, dua-duanya harus dipenuhi untuk bisa jadi ASN," terangnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara tidak boleh merugikan pekerja.
Dalam pernyataan singkat yang ditayangkan channel Youtube Sekretariat Presiden RI, Jokowi sepakat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian UU No 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU KPK.
“Yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” katanya, Senin (17/5/2021).
Advertisement
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Senin, 3 Oktober 2022
Nasdem Akan Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024
Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Berjanji Usut Tuntas Pengamanan Pertandingan
Advertisement
TRAGEDI KANJURUHAN: Penggunaan Gas Air Mata oleh Polisi Jadi Sorotan LPSK
Update Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan Versi Kapolri
BSU Tahap IV Cair Besok, Ini Link Resmi Cek Nama Penerima dan Cara Mencairkannya
Cerita di Luar Kanjuruhan saat Kerusuhan, 3 Kali Gas Air Mata Masuk Warung
Pascakerusuhan Kanjuruhan, Kapolri Bertolak ke Malang, Ini Agendanya
Advertisement
Tragedi Kanjuruhan, Pemerintah Wajib Evaluasi, Jangan cuma Cemaskan Sanksi FIFA
Menko Airlangga: Modifikator Mobil Indonesia Miliki Pasar Besar di Luar Negeri
Pascakerusuhan Kanjuruhan, PSSI Akan Lobi FIFA agar Tak Beri Sanksi
Advertisement
Mengapa Gas Air Mata Bisa Mematikan dan Bagaimana Cara Mengatasi Efeknya
Berita Pilihan
- Ibu Mertua Amien Rais Meninggal Dunia, Dimakamkan di Sukoharjo
- 9 Fly Over dan Underpass Megah Hasil Inisiasi Ganjar
- Pakar: Urgensi Sosialisasi Wacana Pelabelan BPA Patut Dipertanyakan
- Bank Jateng Tour de Borobudur (TdB) XXII 2022 Akan Tampil Beda
- Airlangga Hartarto Jadi Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional
Advertisement
Jangan Salah, DIY Punya Varietas Kopi Sendiri, Bagaimana Nasibnya di Pasaran?
Advertisement
Rasakan Sensasi Makan Nasgor Bercitarasa Tengkleng ala Grage Ramayana Hotel
Advertisement
Berita Populer
- Ingin Dapat BLT UMKM? Ini Cara Daftarnya
- Mengapa Gas Air Mata Bisa Mematikan dan Bagaimana Cara Mengatasi Efeknya
- Tragedi Stadion Kanjuruhan, Airlangga Sampaikan Duka Mendalam
- Hubungan dengan Keluarga Merenggang, Pria Ini Kencingi Makam Mantan Istri Setiap Hari
- Ratusan Jadi Korban di Stadion Kanjuruhan, KNPI: Tindakan Represif Polisi Harus Dievaluasi
- Pascakerusuhan Kanjuruhan, PSSI Akan Lobi FIFA agar Tak Beri Sanksi
- Tragedi Kanjuruhan, Pemerintah Wajib Evaluasi, Jangan cuma Cemaskan Sanksi FIFA
Advertisement
Advertisement
