Advertisement
Menteri Tjahjo Buka Suara Soal 97.000 Data ASN Misterius
Menpan RB Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020). Rapat kerja tersebut membahas penyesuaian RKA K/L Kemenpan RB tahun anggaran 2021 sesuai hasil pembahasan Bandan Anggaran DPR. ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Publik dibuat heboh dengan pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana yang menyatakan tentang penemuan hampir 100.000 data pegawai negeri sipil misterius pada 2014.
Temuan itu diketahui saat BKN melakukan pendataan ulang PNS secara elektronik tujuh tahun lalu. Pemutakhiran itu dilakukan oleh para aparatur sipil negara itu sendiri.
Advertisement
“Hasilnya ternyata hampir 100.000 tepatnya 97.000 data misterius. Dibayar gajinya, membayar iuran pensiun tetapi tidak ada orangnya,” kata Haria dikutip dari laman Youtube BKN, Selasa (25/5/2021).
Dia mengatakan pemutakhiran data terbaru akan membuat data para ASN menjadi lebih akurat. Apalagi saat ini pemutakhiran maupun pendataan ASN dapat dilakukan tiap waktu.
Baca juga: Ganip Warsito Resmi Jadi Kepala BNPB, Ini Profilnya...
BKN meminta seluruh ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN untuk melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadi secara mandiri mulai Juli – Oktober 2021.
Setiap ASN dan PPT Non-ASN cukup melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadinya melalui akses daring ke dalam Aplikasi MySAPK berbasis gawai dan laman yang ditetapkan sebagai otentifikasi data ASN dan PPT Non-ASN.
“Anda bisa melihat data anda. Anda bisa memperbaikinya setiap waktu terjadi perubahan data. Jadi tidak perlu menunggu,” tuturnya.
Baca juga: 3 Kerangka Kebijakan Tranportasi Cerdas di Ibu Kota Baru
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo pun buka suara mengenai persoalan tersebut.
Dia menegaskan bahwa kejadian itu sudah lama terjadi. Tjahjo memastikan bahwa saat ini masalah tersebut sudah diselesaikan.
“Itu berita lama tahun 2015 yang muncul kembali ketika diadakan Pendataan Ulang PNS [PUPNS]. Sudah selesai semua pendataannya ditahun 2016,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
Advertisement
KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
Ketum Garda Indonesia Sebut Prabowo Siapkan Perpres Perlindungan Ojol
Tim Komite Reformasi Polri Mulai Bekerja Pekan Depan
Dilantik Jadi Menko Polkam, Ini Pesan Prabowo untuk Djamari Chaniago
Advertisement
Angga Raka Ungkap Alasan Prabowo Tunjuk Dirinya sebagai Kepala BKP
Penunjukan Dofiri Bentuk Keseriusan Prabowo Melakukan Reformasi Kepolisian
Tes Kemampuan Akademik Siswa SMA Berlaku Nasional November 2025
11.469 Ibu Hamil Terpapar Hepatitis B, Ini Penjelasan Dinkes Pekanbaru
Keluarga Harap Delpedro Bisa Menulis Tesis di Tahanan
Advertisement
Dugaan Pemerasan, Kaprodi Anestesiologi Undip Minta Bebas
Berita Pilihan
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
- Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Daftar Menteri dan Pejabat Baru
- Farida Farichah, Aktivis NU Berusia 39 Tahun yang Jadi Wamenkop
Advertisement
Perolehan Medali di PORDA DIY Tak Terkejar, Sleman Kunci Juara Umum
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Memanas! China Tahan Kapal Filipina di Beting Scarborough
- Kementerian Raja Juli Peroleh Rp6,04 Triliun
- Menkeu Purbaya Ingatkan Anak Muda Jangan FOMO dengan Investasi
- Prediksi BMKG: Kota Besar Dilanda Hujan Hari Ini
- 2 Ruang Kelas Disiapkan untuk Sambut Wapres Gibran di Sentani
- 7 Tuntutan Demo Ojol Hari Ini, Hapus Multi Order hingga Copot Menhub
- Tiga Tersangka Korupsi Sritex Dilimpahkan ke Kejari Surakarta
Advertisement
Advertisement
