Advertisement
Presiden Sebut Hasil TWK Tidak Bisa Jadi Dasar Pemberhentian Novel Baswedan CS

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK.
Dalam pernyataan video, Jokowi menyebutkan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.
Advertisement
Adapun hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK beberapa waktu lalu diharapkan menjadi masukan untuk langkah perbaikan di tubuh komisi antirasuah itu.
“[Hasil tes] Tidak serta merta menjadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” katanya, Senin (17/5/2021).
TWK yang diikuti seluruh pegawai KPK mendapati 75 orang dinyatakan tidak lolos tes. Menurut Presiden, pegawai yang gagal tes masih bisa mendapat peluang untuk memperbaiki diri melalui pendidikan kedinasan.
Pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dimaksud perlu segera dilakukan untuk memperbaiki baik di tingkat individu maupun organisasi.
Presiden juga menyatakan dukungannya terhadap pertimbangan MK dalam putusan pengujian UU No 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.
“Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PANRB dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menonaktifkan 75 pegawai KPK setelah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dari Badan Kepegawaian Negara.
Beberapa di antara 75 orang tersebut merupakan ketua satgas dalam sejumlah kasus besar, termasuk penyidik senior KPK Novel Baswedan. Mereka juga sempat melakukan perlawanan menentang upaya penonaktifan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Kuasa Hukum Mbah Tupon Kumpulkan Bukti Sidang Pidana Kasus Dugaan Mafia Tanah
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Pusat Tulis Ulang Sejarah Nasional Indonesia, Progres Mencapai 80 Persen
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Sumbangan 10.000 Ton Beras dari Indonesia Tidak Bisa Masuk ke Gaza, Menlu Ungkap Penyebabnya
- Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
- Suap ke Mbak Ita Demi Mendapat Proyek, Ketua Gapensi Semarang Dituntut 5 Tahun Penjara
- Kementerian Hukum Tegaskan Pembayaran Royalti Jadi Tanggung Jawab Penyelenggara Acara, Bukan Penyanyi
- Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Advertisement