Advertisement
Azis Syamsuddin Dicekal ke LN, Ansor: Hormati Proses Hukum
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Azis yang juga politikus Partai Golkar dilarang bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan sejak 27 April 2021. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta kasus pencekalan dan pencegahan ke luar negeri (LN) yang dilakukan KPK terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tidak dimaknai secara berlebihan. Ansor menilai, kasus pencekalan terkait dugaan kasus suap penyidik KPK oleh Wali Kota Tanjungbalai ini harus diposisikan pada kerangka hukum.
Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Luqman Hakim mengatakan, langkah yang dilakukan KPK adalah dilindungi oleh Undang-undang. Untuk itu, dia meminta kasus ini tidak ditafsiri secara berlebihan, termasuk politis.
Advertisement
“Biarkan hukum bekerja dengan baik, beri kesempatan penyidik KPK untuk membuktikan kasus ini agar semuanya gamblang,” ujar Luqman di Jakarta, Jumat (30/4/2021).
Langkah KPK yang mencegah dan menangkal Azis Syamsuddin juga bagian menjunjung tinggi prinsip persamaan semua orang di mata hukum (equality before the law). Upaya ini harus mendapat dukungan bersama agar upaya penegakan hukum di negara Indonesia juga bisa berjalan dengan baik.
Selain memberi ruang kepada KPK, Luqman juga meminta publik untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Azis Syamsuddin. Dengan demikian, jangan sampai upaya KPK ini justru dimaknai untuk menjatuhkan nama pribadi, partai atau kelompok tertentu.
“Kita semua harus dewasa menyikapi masalah ini dalam kerangka membangun bangsa yang bersih, terangnya.
Azis yang juga politikus Partai Golkar dilarang bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan sejak 27 April 2021. Surat permohonan pencegahan Azis Syamsuddin untuk bepergian ke luar negeri pun telah dikirim KPK ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Caroline Lang Mundur dari SPI Usai Namanya Muncul di Dokumen Epstein
Jembatan Kereta Api Ambruk di Jiangsu China, Lima Pekerja Tewas
KPK Dalami Komunikasi Bank BJB dan Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Iklan
Red Notice Interpol Persempit Gerak Buron Korupsi Minyak Riza Chalid
Advertisement
KPK Sebut Dugaan Pemerasan Perangkat Desa di Pati Belum Menyeluruh
Permenkes KLB 2026 Perkuat Respons Wabah dan Krisis Kesehatan
KPK Hadirkan Gubernur Jatim Khofifah di Sidang Korupsi Dana Hibah
Jet Tempur AS Jatuhkan Drone Iran di Laut Arab Dekati Kapal Induk
Mentan Amran Tegaskan Harga Daging Sapi Tidak Boleh di Atas HET
Advertisement
Prabowo Pertanyakan Keberadaan Rumah Radio Bung Tomo di Surabaya
Megawati: Perempuan Tak Perlu Memilih antara Keluarga dan Ruang Publik
Pemuda Masjid Dunia Usul Kampung Haji di Makkah Bernama Prabowo
BNPB Maksimalkan Mitigasi Bencana Lewat Pinjaman Luar Negeri
Program Gentengisasi Prabowo Terkendala Pasokan Bahan Baku
Advertisement
Hore! Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Cair Februari-Maret 2026
Berita Pilihan
Advertisement
Kuota Pupuk Subsidi Gunungkidul Capai 36.529 Ton, Naik dari Tahun Lalu
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Elon Musk Merger SpaceX dan xAI, Valuasi Capai Rp25.154 Triliun
- Gunungkidul Tunggu Izin Kemendagri untuk Pemilihan Lurah 2026
- Empat Pemuda Mabuk Curi Motor di Pleret, Satu Masih Buron
- Bank Jateng Dukung Program Konservasi dan Reboisasi di Banjarnegara
- Iran Ancam Ubah Wilayah Jadi Kuburan Massal bagi Tentara AS
- Kuota Penonton PSIM Jogja vs Persis Solo Naik Jadi 9.000 Orang
- Pemkab Gunungkidul Targetkan 5.000 Alat Timbang Ditera Ulang di 2026
Advertisement
Advertisement
