Advertisement
Sebut Kebijakan Terburuk Jokowi, Ini yang Dikhawatirkan Setara Institute dengan Pelabelan Teroris untuk KKB di Papua

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -Tidak semua pihak sepakat dengan pelabelan teroris untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Setara Institute menilai pelabelan pemerintah terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris menggambarkan ketidakcakapan pemerintah dalam mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua.
Advertisement
Selain itu, hal itu juga mencerminkan ekspresi sikap putus asa pemerintah yang tidak kunjung tuntas menangani kelompok perlawanan Papua.
BACA JUGA: 3 Motor Celaka di Jalan Wates, 1 Pengendara Tewas
“Bukannya membangun dialog Jakarta-Papua dan mengurangi pendekatan keamanan, pemerintah justru mempertegas pilihan kekerasan bagi penanganan Papua,” kata Ketua SETARA Institute Hendardi dalam keterangn resmi, Kamis (29/4/2021).
Lebih lanjut, dia menilai bahwa langkah pemerintah malah mempercepat dan memperpanjang spiral kekerasan dan rentan menimbulkan pelanggaran HAM yang serius.
Pasalnya, sama seperti penamaan KKB yang merupakan produk negara, penamaan teroris juga dilakukan untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif dan pembenaran operasi secara masif di Papua.
Kemudian, sambungnya, kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata selama ini lebih dikarenakan kekurangan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat setempat.
“Pelabelan teroris dan tindakan operasi lanjutannya adalah kebijakan terburuk Jokowi atas Papua,” ujar Hendardi.
Dia mengatakan bahwa pelabuhan teroris pada KKB setidaknya akan menimbulkan tiga implikasi yaitu pertama, menutup ruang dialog Jakarta-Papua yang direkomendasikan oleh banyak pihak sabagai jalan membangun perdamaian.
Kedua, meningkatnya eskalasi kekerasan yang berdampak langsung pada rakyat Papua seperti terpaksa mengungsi untuk mencari selamat, kehilangan penghasilan ekonomi, anak-anak tidak bersekolah, kesehatan dan sanitasi lingkungan terganggu serta hal lain-lain.
Ketiga, pelabelan terorisme membuka terjadinya pelembagaan rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum, mengingat tidak jelasnya definisi siapa yang dinyatakan teroris.
Selain itu, melabeli KKB Papua sebagai teroris juga akan menutup kesempatan Jokowi dan pemerintah untuk membangun Papua secara humanis.
Padahal, revisi UU Otonomi Khusus Papua bisa menjadi momentum mendialogkan isu-isu krusial Papua, termasuk soal penanganan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Top Ten News Harianjogja.com, Rabu 2 Juli 2025: Tol Jogja Segmen Klaten Prambanan Dibuka hingga Waspada Kasus DBD
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Walkot Semarang Mbak Ita Bikin Lomba Masak Nasi Goreng, Hadiahnya dari Iuran PNS Bapenda
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Advertisement