Advertisement
Anggota DPR Ngotot Pakai Vaksin Nusantara yang Belum Diizinkan BPOM, Ini Tanggapan IDI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih menegaskan bahwa vaksin hanya boleh digunakan bilah telah mengantongi izin dari Badan Pangawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hal itu diungkapkannya ketika dimintai pendapat terkait penggunaan vaksin Nusantara oleh sejumlah kalangan, termasuk anggota DPR. Sejumlah anggota DPR ngotot memakai vaksin Nusantara. Beberapa di antara mereka sudah mulai menjalani pengambilan sampel darah sebagai rangkaian dari proses vaksinasi yang dikembangkan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu.
Advertisement
"Vaksin boleh digunakan kalau ada izin edar atau izin emergency use (otorisasi penggunaan darurat) dari otoritas BPOM. Kalau belum ada, tidak bisa dan tidak boleh digunakan," ujarnya saat dihubungi Antara, Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Daeng pun menyarankan tim peneliti vaksin Nusantara untuk mengikuti prosedur uji klinis yang berlaku dan arahan BPOM untuk menjamin vaksin aman, berkhasiat dan bermutu.
"Ikuti prosedur uji klinis yang standar dengan mengikuti arahan BPOM sebagai otoritas yang mengawasi dan menilai proses uji klinis," kata Daeng.
Daeng menuturkan BPOM mewakili negara yang diberi amanah dan wewenang sebagai otoritas yang memberi jaminan keamanan, kualitas dan efikasi vaksin melalui proses penilaian terhadap setiap tahapan uji klinis vaksin.
"Kita harus mengikuti arahan BPOM sebagai otoritas yang diamanahi negara untuk memberi jaminan keamanan, kualitas dan efikasi vaksin yang akan digunakan rakyat kita," tuturnya.
Menurut Daeng, semua penelitian obat atau vaksin harus mengikuti prosedur standar uji klinis. Semua tahapan uji klinis yakni fase 1, 2 dan 3 harus diikuti.
"Kalau fase 1 belum dinyatakan memenuhi syarat, maka peneliti seharusmya memperbaharui dan memperbaiki uji klinis fase 1. Jangan melangkah ke fase selanjutnya," ujarnya.
Aturan dan prosedur tersebut harus ditaati bersama untuk mendapatkan jaminan keamanan, kualitas dan efikasi vaksin demi keselamatan dan keamanan penerima vaksin.
Untuk itu, Daeng mengatakan tim peneliti Vaksin Nusantara seharusnya memperbaiki semua data yang dibutuhkan dan mengikuti kaidah ilmiah untuk masuk uji klinis fase 1 dan fase selanjutnya.
Sampai saat ini, vaksin Nusantara belum mengantongi izin BPOM karena belum lolos uji klinis. Sebagaimana yang disampaikan BPOM, tim peneliti Vaksin Nusantara harus memenuhi syarat atau kaidah ilmiah antara lain Cara Uji Klinik yang Baik (Good Clinical Practical), Bukti Konsep (Proof of Concept), Praktik Laboratorium Kesehatan yang Benar (Good Laboratory Practice), dan Cara Pembuatan Obat yang Baik (Good Manufacturing Practice)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Panggil Wakil Ketua KPK Alexander Marwata 11 Oktober 2024
- Kejagung Sita Dokumen saat Penggeledahan kantor KLHK Terkait Dugaan Korupsi Sawit
- Jokowi: Transisi Pemerintahan Akan Berjalan Baik
- Satgas Damai Cartenz Tangkap 2 Anggota KKB yang Tembak Warga Sipil dan TNI
- Mantan Kepala BPJT PUPR Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Tol MBZ
Advertisement
Jadwal Terbaru Kereta Bandara YIA dari Stasiun Tugu Kamis 10 Oktober 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Advertisement
Bikin Seru Staycation Anda di Oktofest Super Sale Hotel Grand Rohan Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Luhut: Desain LRT Bawah Tanah Sedang Digarap, Hubungkan Bandara Ngurah Rai dengan KEK Bali
- Jokowi Makan Malam Bersama Prabowo, Bahas Keberlanjutan Pemerintahan
- Gerindra Ungkap Hari dan Tanggal Prabowo Umumkan Nama-nama Menteri
- Basarnas Imbau Pendaki Utamakan Keselamatan
- Kisah Naomi, Pendaki Hilang 3 Hari di Gunung Slamet Bertahan Hidup dengan Makan 3 Potong Roti
- Daftar Kota Diprediksi Hujan Hari Ini Rabu 9 Oktober 2024
- KPK Tetapkan 5 Tersangka Pencairan Kredit Bank Perkreditan di Jepara
Advertisement
Advertisement