Advertisement
Meski Mudik 2021 Dilarang, Golongan Ini Masih Bisa Bepergian

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah mengeluarkan aturan larangan mudik untuk Lebaran Idulfitri 2021 yang berlaku pada 6 sampai 17 Mei 2021.
Namun, masih ada kelompok orang yang boleh bepergian atau melakukan mobilitas.
Advertisement
Staf Khusus Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Permenhub Nomor 13 Tahun 2021 yang isinya melarang transportasi penumpang beroperasi pada 6-17 Mei 2021.
“Tetapi, untuk pengoperasian transport logistik masih tetap seperti biasa. Selain itu, yang boleh dengan memenuhi kriteria tertentu yang dirujuk dari Surat Edaran Satgas Nomor 13 Tahun 2021 juga tetap boleh. Jadi kami tetap akan menyediakan trasportasi terbatas, sesuai dengan kebutuhan pergerakan masyarakat yang masih boleh bergerak,” kata Adita pada Dialog KPCPEN, Jumat (9/4/2021).
Adita menyebutkan pada 6 - 17 Mei 2021 masih efektif masuk hari kerja. Masih ada kemungkinan pegawai ASN/PNS atau pegawai kantor yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota.
“Jadi mereka masih boleh. Itu semua harus diketahui dan disetujui oleh atasan. Selain itu, untuk masyarakat umum harus ada kepentingan mendesak seperti kelahiran, kedukaan yang harus bisa diketahui dan disetujui melalui surat keterangan dari pemerintah setempat lurah/kepala desa,” terangnya.
Harapannya, dengan adanya aturan larangan mudik tersebut, masyarakat menyadari periode mudik yang umumnya diikuti dengan mobilitas orang secara masif.
Di luar tanggal itu ada kemungkinan terjadi hal yang sama, masyarakat bisa menyadari kalau terjadi mobilisasi massal bisa berakibat fatal.
“Dari berbagai libur panjang kita belajar, bisa berakibat fatal. Harapannya sebelum 6 Mei dan setelah 17 Mei juga tidak terjadi mobilisasi masif. Kita akan turunkan petugas lebih banyak untuk mengawasi, agar kalau ada mobilisasi protokol tetap terjaga secara ketat,” ujar Adita.
Terkait kemungkinan mobilitas masyarakat di luar tanggal larangan mudik tersebut, Adita juga menjelaskan saat ini kapasitas moda transportasi umum sudah dan masih dibatasi.
Hal itu dimaksudkan agar moda transportasi tidak terisi penuh penumpang dan bisa tetap jaga jarak.
“Kami juga minta kepada moda trasportasi publik setidaknya jangan sampai demand yang terjadi tidak bisa diantisipasi karena keterbatasan armada, sehingga terjadi penumpukan dan lonjakan penumpang, antrean, kerumunan,” imbuh Adita.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement