Miris, 40 Persen Masyarakat Alami Kekerasan Gender karena Pandemi

Perempuan. Pandemi telah menghambat penyediaan layanan bagi para korban kekerasan berbasis gender (GBV). - Antara/Reuters
12 Maret 2021 11:07 WIB Dewi Andriani News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental seperti konflik keluarga dan persoalan kekerasan berbasis gender di dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan survei oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab South East Asia (J-PAL SEA), sedikitnya 42 persen masyarakat mengalami beberapa kekerasan berbasis gender (GBV) selama pandemi Covid-19.

Penelitian berjudul Memahami Kesejahteraan dan Penghidupan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia ini bertujuan memahami dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan berbasis gender dan pekerjaan mengasuh anak yang tidak dibayar.

Studi tersebut dilakukan secara online dan melalui wawancara telepon selama Oktober hingga November 2020, kepada lebih dari 1.000 responden di delapan kota. Sekitar 46,5 persen responden adalah perempuan, lainnya lelaki. Responden berasal dari provinsi di Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan.

Dari survei tersebut ditemukan bahwa 8 persen perempuan kehilangan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, persentase laki-laki yang menganggur lebih tinggi, yaitu 15,2 persen. Sebagian besar atau sekitar 53 persen dari responden ini kehilangan pekerjaan karena tekanan ekonomi akibat pandemi.

Perubahan ini juga mempengaruhi kesehatan mental dan menyebabkan konflik keluarga karena terlalu lama dekat satu sama lain selain tekanan pengangguran dan stres.

Baca juga: Penembakan Laskar FPI Libatkan 3 Anggota Polda Metro Jaya, Ini Respons IPW

Prani Sastiono, Wakil Kepala Grup Kajian Ekonomi Digital dan Ekonomi Tingah Laku LPEM FEB UI, mengatakan studi tersebut mengonfirmasi kenyataan bahwa perempuan terdampak secara tidak proporsional oleh situasi seperti pandemi, terutama dalam pekerjaan dan tugas mengasuh anak.

Contoh dampak itu di antaranya pekerjaan mengasuh yang tidak dibayar terdistribusi secara tidak merata di dalam rumah tangga. Sebab, perempuan menghabiskan lebih dari 3 jam untuk mengasuh anak dibandingkan dengan laki-laki yang melakukan pekerjaan yang sama tetapi hanya di bawah 2 jam sehari.

“Saya harap studi ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk diskusi dan pengembangan kebijakan guna mengatasi beberapa kendala yang ditemukan selama penelitian kami,” ujar Prani yang juga memimpin studi tersebut, Rabu (10/3/2021).

Menurutnya, dari hasil penelitian tersebut juga disimpulkan tidak ada perbedaan gender yang signifikan dalam hal pelecehan untuk semua jenis kekerasan. Baik responden perempuan maupun laki-laki menyebutkan situasi keuangan, pengangguran dan kebutuhan untuk meluangkan waktu membantu anak-anak dengan pekerjaan sekolah mereka sebagai alasan kekerasan berbasis gender.

“Responden perempuan melaporkan masalah terkait pekerjaan rumah tangga sebagai salah satu penyebabnya, sedangkan laki-laki melaporkan beban kerja yang berat dan jam kerja yang panjang sebagai alasan terjadinya kekerasan,” tuturnya.

Norimasa Shimomura, Resident Representative UNDP Indonesia, mengatakan pandemi telah menghambat penyediaan layanan bagi para korban kekerasan berbasis gender (GBV).

Menurutnya, baik UNDP, pemerintah, dan para mitra lainnya telah berupaya untuk memastikan kelangsungan penyediaan layanan yang aman bagi para korban GBV.

“Namun, respon yang paling efektif terhadap GBV adalah pencegahan. Dan pencegahan adalah fungsi pemberdayaan perempuan. Itulah mengapa kita harus memberdayakan perempuan baik di dalam rumah tangga, dan di tempat kerja, formal maupun informal serta memastikan kontribusi mereka kepada masyarakat,” terangnya.

Baca juga: Warga Dukuh Gedongkiwo Ubah Selokan Menjadi Kolam Ikan

Menteri Pemberdayaan Perempuan, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan bahwa saat ini telah banyak kemajuan yang dicapai menuju kesetaraan gender. Namun, studi seperti ini menunjukkan masih banyak yang harus dilakukan.

“Bekerja sama dengan UNDP dan komunitas internasional, saya harap kita dapat mengembangkan kebijakan dan praktik yang memberdayakan perempuan dan mengatasi penyebab kekerasan berbasis gender dan berupaya mengakhirinya,” tuturnya.

Sumber : bisnis.com