Advertisement
Anies Baswedan Temui Menteri Luhut, Ini yang Dibicarakan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas tiga masalah utama di DKI Jakarta, yaitu pengendalian banjir, pengembangan transportasi terintegrasi dan pengembangan pariwisata.
"Tepat pukul 9 pagi tadi, saya menerima Gubernur DKI Jakarta Bapak @aniesbaswedan yang ingin berbincang terkait sejumlah permasalahan pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta," kata Luhut dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Rabu (10/3/2021).
Advertisement
Luhut menuturkan, Anies jadi gubernur terakhir dari Pulau Jawa ia temui setelah sebelumnya ia bertukar pikiran dengan Gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan DI Yogtakarta.
Saat datang, lanjut Luhut, Anies mengatakan ia datang dengan banyak masalah dan mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk masalah-masalah yang dihadapi ibu kota.
"'Pak Luhut, I come to you with menu of problem'. Begitulah kalimat pertama yang beliau sampaikan. Saya jawab 'no problem pak, we can solve it. Asal harus terintegrasi'. Karena prinsip dan banyak pengalaman 'problem solving' yang saya lakukan, termasuk dalam kaitannya dengan program-program kerja pemerintah," kata Luhut.
Luhut mengatakan Anies meminta dukungan pemerintah pusat terkaiy pengendalian banjir, mengingat ada tiga penyebab banjir di Jakarta, yaitu rob, tanggul, dan sungai.
Menurut mantan Menko Polhukam itu, perlu ada pengendalian banjir di hulu, di ibukota, aktivasi rumah pompa, dan bagaimana agar drainase di Ibukota berfungsi dengan baik.
"Yang tak kalah penting adalah penanganan sampah dan limbah di Jakarta dilakukan secara tepat, jika semua hal ini dilakukan secara beriringan, saya kira banjir di Jakarta bisa kita atasi," katanya.
Anies, lanjut Luhut, juga meminta dukung terkait pengembangan transportasi yang perlu terus diintegrasikan termasuk pembangunan trase-trase infrastruktur transportasi publik demi kemudahan mobilitas warga Ibukota dan Jabodetabek. Hal ketiga yang dibahas, yakni mengenai pariwisata yang akan difokuskan di pengembangan kawasan Kepulauan Seribu.
Luhut mengatakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah sudah selayaknya harus saling sinergi untuk saling membangun. Ia juga berharap anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang ada, harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama lewat proyek-proyek padat karya untuk menggerakkan roda perekonomian kembali.
"Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah selayaknya harus saling sinergi untuk saling membangun. Marilah kita lepaskan ego sektoral yang ada diantara kita demi suksesnya pembangunan Indonesia yang berkelanjutan," pungkas Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
- Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook, Perwakilan google Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung
- Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
- Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
Advertisement

Dua Mahasiswa KKN UGM Meninggal Dunia, Sejumlah Masjid di UGM Gelar Salat Gaib Doakan Mendiang
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
- Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya 7 Persen, Ini Alasan Badan Gizi Nasional
- Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
- Lawatan Presiden Prabowo ke Arab Saudi untuk Bahas Kampung Haji hingga Konflik Timur Tengah
- Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
- Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Kepulauan Tokara Jepang
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement
Advertisement