Advertisement
Aturan Vaksin Gotong Royong: Tempat Penyuntikan hingga Jenis Harus Beda
Petugas kesehatan memberikan contoh cara memvaksin seorang pasien saat simulasi pemberian vaksin Covid-19 Sinovac di Puskesmas Kelurahan Cilincing I, Jakarta, Selasa (12/1/2021). ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan telah mengatur besaran tarif maksimal pelaksanaan vaksinasi mandiri atau gotong-royong. Biaya dibebankan kepada perusahaan atau lembaga.
Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 yang ditandatangani pada Kamis (25/2/2021).
Advertisement
Selain jenis vaksin yang harus berbeda, regulasi itu menetapkan bahwa tempat vaksinasi juga tidak boleh sama dengan program vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah.
Baca juga: Pemerintah Ingatkan Petani Jangan Hanya Fokus di Komoditas Padi
Sementara itu, berdasarkan pasal 23, peraturan tersebut menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan terhadap vaksinasi gotong-royong harus mengikuti besaran tarif maksimal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
“Biaya pelayanan vaksinasi gotong-royong yang dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan oleh Menteri,” seperti ditulis dalam beleid tersebut
Selain itu, pendanaan pelaksanaan vaksinasi gotong royong dibebankan pada badan hukum/badan usaha, termasuk pada biaya pelayanan vaksinasi oleh fasilitas kesehatan. Penerima vaksin tidak dibebani biaya alias gratis. Hal itu seperti dijelaskan dalam pasal 3.
Permenkes ini terbit untuk menggantikan Permenkes RI No. 84/2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Baca juga: Epidemiolog UI Galang Dukungan Tolak Vaksin Mandiri, Ini Penjelasannya
Pada Pasal 1 Permenkes No. 10/2021 itu termuat definisi mengenai vaksinasi gotong-royong. Hal ini sebelumnya tidak termuat pada Permenkes No. 84/2020.
Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Empat Warga Spanyol Hilang Seusai Kapal Wisata Tenggelam
Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Berlaku, ASEAN Pantau
Menteri LH Wanti-wanti Lonjakan Sampah Selama Libur Nataru
32 Napi Risiko Tinggi Jambi Dipindah ke Nusakambangan
Advertisement
PLN Pulihkan Listrik Takengon Pascabanjir dan Longsor
SAR Hentikan Pencarian 8 ABK KM Maulana 30 di Lampung
Longsoran Salju Tewaskan Empat Pendaki di Yunani
BBMKG Peringatkan Angin Kencang di Bali 2729 Desember
Menpar: WFA Jadi Strategi Wisata dan Belanja Nataru
Advertisement
Mentan Targetkan Produksi Gula 3 Juta Ton pada 2026
Aksi Bawa Bendera GAM Dibubarkan, TNI Klaim Persuasif
Liga Arab dan GCC Kecam Israel Akui Somaliland Merdeka
Gempa M5,6 Guncang Pantai Selatan Bengkulu, Tak Berpotensi Tsunami
Kemendikdasmen Salurkan Rp32 Miliar untuk PTK Terdampak Bencana
Advertisement
Waspada, BMKG Prakirakan Hujan Dominasi Cuaca Indonesia Sabtu Ini
Berita Pilihan
Advertisement
APILL Mantrigawen Aktif, Dishub Jogja Terapkan Rekayasa Lalin
Advertisement
Menikmati Senja Tenang di Pantai Kerandangan Senggigi Lombok Barat
Advertisement
Berita Populer
- Laga Penentuan! Persib Incar Puncak Klasemen Saat Hadapi PSM
- Residivis Curi Kabel Pompa di Ngawi, Nyaris Diamuk Warga
- Harga MinyaKita di Temanggung Tembus Rp18.000 Jelang 2026
- Tabrakan Maut di Sleman, Pengendara Beat Tewas Ditabrak Honda City
- VnExpress Sebut PSSI Siapkan Rp670 juta per bulan untuk John Herdman
- SEA Games 2025: Singapura Tak Beri Bonus Perak dan Perunggu
- Tak Cukup Bukti, KPK Terbitkan SP3 untuk Aswad Sulaiman
Advertisement
Advertisement
