Advertisement
Soal Kritikan Jusuf Kalla, Ini Sindiran Partai Pro Pemerintah
Jusuf Kalla dan Husain Abdullah. JIBI - Bisnis/Nancy Junita @husainabdullah1
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Pernyataan bekas Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla rupanya ditanggapi beragam oleh para politisi baik yang pro maupun yang kontra pemerintah.
Tak terkecuali dari politisi PKB, partai yang sampai sejauh ini masih menjadi pendukung pemerintah.
Advertisement
Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil berseloroh meminta JK jujur terhadap kondisi bangsa hingga tak tahu cara mengkritisi pemerintah.
"Pak JK tolong katakan dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi kok sampai tidak tahu cara mengkritik," katanya dikutip dari laman resmi PKB, Selasa (16/2/2021).
Gus Jazil juga meminta Jusuf Kalla membuktikan jika pemerintah sewenang-wenang menggunakan hukum untuk menutup mulut para pengkritiknya.
"Buktikan juga bila pemerintah ini menggunakan jerat hukum untuk para pengkritik," ujar Gus Jazil.
Lebih lanjut, Gus Jazil mengingatkan kepada JK bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. "Pemerintah dan kita semua sedang menghadapi krisis, kita perlu kebersamaan dan solusi untuk menghadapi krisis ini," tuturnya.
Sebelumnya, JK menyinggung pelaksanaan demokrasi di Tanah Air, yakni terkait kritik terhadap pemerintah yang berujung panggilan polisi.
"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?"
Menurut dia,dalam pelaksanaan demokrasi yang baik dibutuhkan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Karena itu, JK pun meminta PKS agar melaksanakan kewajiban untuk mengawasi pemerintahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : PKB
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 6.308 WNI Terjerat Scam di Kamboja, Ribuan Dipulangkan
- Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
- Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
- Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
Advertisement
Pemkab Sleman Perkuat Tata Kelola Data, Gandeng Kemendagri
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Titan 2 Elite Rilis Juni 2026, HP QWERTY Rasa BlackBerry
- PPPK Sleman Terancam PHK, Imbas Batas Belanja 30 Persen APBD
- Relate Banget! Film Ini Raih 1 Juta Penonton saat Lebaran
- Google Lyria 3 Pro Hadir, Bikin Lagu Tanpa Bisa Musik? Bisa!
- Garudayaksa FC Ganti Pelatih Lagi! Kini Berharap Tuah Widodo C. Putro
- Hampir 1.000 Kasus TB Ditemukan di DIY Awal 2026
- Mobil Sport Listrik Denza Z Siap Lawan Porsche 911
Advertisement
Advertisement







