Serikat Guru: Subsidi Kuota Internet Mubazir dan Tak Tepat Sasaran

Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah menyalurkan kuota internet subsidi kepada peserta didik dan tenaga pengajar pada September-Desember 2020. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan sejumlah catatan perihal implementasi subsidi kuota internet gratis tersebut, terkait penyaluran dan penggunaannya.

Wakil Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung mengatakan dari sisi penyaluran, bantuan kuota internet gratis tidak diterima secara menyeluruh oleh peserta didik dan tenaga pengajar. Pada bulan pertama penyaluran, dari sekitar 50,7 juta siswa dan 3,4 juta guru, bantuan yang tersalurkan hanya 28,5 juta paket bantuan, sudah termasuk dosen dan mahasiswa penerima bantuan.

Pada bulan kedua atau Oktober 2020, ada sekitar 35,5 juta nomor yang menerima bantuan, dengan jumlah bantuan disalurkan untuk 29,6 juta siswa, 1,9 juta guru, 3,8 juta mahasiswa dan 166.000 dosen.

Baca juga: Libur Imlek di Tengah PPKM, Ada Pengunjung Tebing Breksi dari Jabodetabek dan Bali

Pada bulan ketiga dan keempat – November dan Desember 2020 - berdasarkan papan verifikasi dan validasi ponsel, ada sekitar 31 juta siswa ditambah 2 juta guru yang menerima bantuan kuota internet atau hanya sekitar 60 persen siswa dan guru yang memperoleh bantuan kuota internet.

“Padahal anggaran yang diluncurkan untuk bantuan ini mencapai Rp7,2 triliun. Boleh dikatakan bahwa 40 persen atau sekitar Rp2,88 triliun anggaran ini tidak terpakai,” kata Fahriza, Minggu (14/2/2021).

Dari sisi penggunaan, kata Fahriza, terdapat enam catatan yang diberikan oleh FSGI. Pertama, dari sisi perbandingan jumlah kuota antara Kuota Umum dengan Kuota Belajar. Jumlah Kuota Umum yang sebesar 5 GB dinilai terlalu sedikit.

Baca juga: Mayoritas Pertokoan di Jogja Taat Aturan PPKM, Kaki Lima Masih Buka Malam Hari

Terdapat beberapa aplikasi lain yang sering digunakan dalam proses belajar-mengajar, tetapi tidak dapat diakses melalui Kuota Khusus Belajar, sehingga harus menggunakan kuota umum.

Kedua, masa aktif kuota yang pendek dan tidak dapat diakumulasi membuat kuota yang diberikan dan masih tersisa menjadi hangus dan tidak bisa digunakan sehingga mubazir. Ketiga, tidak seluruh penerima bantuan yang telah menerima kuota memiliki ponsel pribadi.

Dari total 34,08 juta siswa yang sudah melewati proses verifikasi dan validasi pada November 2020, hanya sekitar 17,52 juta siswa yang memiliki ponsel sendiri. Sementara sekitar 15,67 juta siswa menggunakan ponsel diduga menggunakan ponsel milk keluarganya, orang terdekat, sahabat dan lain sebagainya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com