Vaksin Covid-19 Tanpa Protokol Kesehatan Malah Memperburuk Keadaan

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau vaksinasi Covid-19 massal di Istora Senayan, Jakarta, Kamis 4 Februari 2021. - Sekretariat Presiden
05 Februari 2021 23:37 WIB Muhammad Khadafi News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menilai vaksinasi Covid-19 tanpa implementasi protokol kesehatan justru akan memperburuk keadaan. 

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa dalam analogi Swiss Cheese Model, penanganan Covid-19 diibaratkan seperti keju. Setiap lapisan adalah jenis upaya mengendalikan virus yang memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing.

"Jika masyarakat hanya mengandalkan satu intevensi tunggal, maka kekurangan yang ada tidak akan tersokong dan malah akan memperburuk keadaan," kata Wiku dalam konferensi pers tentang penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/2/2021).

Dia melanjutkan, penting diingat bahwa bukan hanya tingkat efektivitas suatu intevensi, tetapi juga sangat bergantung dengan lapisan proteksi majemuk. Sebagai contoh, jika terdapat dua orang memakai masker dan hanya salah satu yang memakai masker tiga lapisan dengan baik, maka sudah bisa ditebak mana yang lebih berisiko terpapar Covid-19.

"Vaksinasi tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan protokol kesehatan," ujar Wiku.

Oleh karena itu selama belum tercapai kekebalan komunitas atau herd immunity, maka pencegahan paling efektif adalah kepatuhan protokol kesehatan oleh seluruh individu. Upaya edukasi dan komunikasi kepada masyarakat harus dilakukan seimbang antara vaksinasi dan protokol kesehatan.

Wiku pun berharap setiap elemen masyarakat, baik pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku usaha, serta media massa memiliki pola pikir yang lebih luas dan mendalam terkait upaya pencegahan penularan virus Corona.

Sementara itu, program vaksin Covid-19 dari pemerintah dilakukan secara bertahap kepada 181 juta penduduk Indonesia. Setelah nakes dan petugas pelayanan publik, masyarakat umum akan mendapatkan upaya intervensi pengendalian virus Corona tersebut.

Pemerintah juga tengah berupaya mengendalikan penyebaran virus dengan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta hal tersebut dilakukan secara mikro atau dalam artian pada tingkat wilayah paling kecil seperti RT dan RW.

#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitangandengansabun

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia