Advertisement
Sertifikat Elektronik Diyakini Bakal Bikin Mafia Tanah Gigit Jari
Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) berbincang dengan Mensesneg Pratikno sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo tersebut membahas percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan sertifikat tanah elektronik atau digital lebih aman dibandingkan dengan sertifikasi manual atau fisik. Kebijakan ini juga dipastikan mempersulit mafia tanah.
Staf Khusus Kementerian ATR/BPN Bidang Kelembagaan Teuku Taufiqulhadi mengatakan sertifikat tanah yang telah ada dapat ditukarkan ke kantor Badan Pertanahan menjadi sertifikat elektronik.
Advertisement
"Ditukar antara sertifikat manual atau hard copy dengan sertifikat elektronik. Kalau sudah ada sertifikat elektronik, sertifikat fisik atau manual wajib diserahkan kepada BPN," ujarnya pada Kamis (4/2/2021).
Taufiqulhadi menjelaskan ketika ada perubahan dari sertifikat manual menjadi sertifikat elektronik, masyarakat tak lagi memerlukan sertifikat manual. "Kenapa? sertifikat manual itu sangat tidak aman. Mudah hilang, mudah diambil orang dan mudah digandakan."
Dia menilai sertifikat elektronik sangat aman karena itu berada dalam database karena tak mudah hilang, tidak mudah digandakan, dan tidak akan rusak.
Menurutnya, sertifikat digital ini sangat dibenci mafia tanah, karena tidak bisa diperjualbelikan, ada dalam database dan tidak mudah untuk berpindah tangan. "Jadi justru, program digitalisasi sertifikat ini untuk mengamankan sertifikat masyarakat."
Taufiqulhadi menambahkan sertifikat elektronik ini sudah dimulai secara bertahap di Jakarta dan Surabaya. Dia mengakui penerapannya tidak bisa serentak.
Sebelumnya Direktur Pengaturan Pendaftaran dan Ruang Kementerian ATR/BPN Dwi Purnama mengatakan sertifikat elektronik akan meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan dan kepastian durasi layanan, serta penurunan biaya transaksi.
Langkah ini juga mengurangi intensitas pertemuan dengan orang lain saat pandemi. “Penyelenggaraan sistem elektronik dilaksanakan secara aman dan bertanggung jawab," kata Dwi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tenggelam di Selat Bali, Ini Daftar Penumpang Kapal Tunu Pratama Jaya
Advertisement
Advertisement
Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
Hujan Lebat, 21 RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Kebanjiran
PMI Asal Kediri Meninggal Setelah Lakukan Aksi Bunuh Diri di Korea Selatan
Advertisement
Sidang Tuntutan untuk Hasto Kristiyanto Dijadwalkan Kamis 3 Juli 2025
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement
Bamuskal hingga Panewu Akan Dilibatkan Tahapan Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah di Bantul
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement
