Advertisement
Dana BOS Bisa Dipakai untuk Perbaikan Sekolah Rusak Akibat Bencana
Personel Brimob Polda Sulbar bersama petugas pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju membersihkan lumpur di ruang kelas SD Kampung Baru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sabtu (2/3/2019). Banjir bandang yang menerjang wilayah kabupaten Mamuju menyebabkan 145 rumah dan dua sekolah di dua kecamatan rusak. (Foto ANTARA - Amirullah)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan perbaikan sekolah yang rusak akibat bencana dapat menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Jika tidak mencukupi, bisa dengan mengalihkan Dana Alokasi Khusus [DAK] fisik untuk menangani sekolah yang terdampak bencana, yang memang lebih memerlukan perhatian,” ujar Direktur Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Sri Wahyuningsih, dikutip Antara, Minggu (24/1/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Baru Ada 2 Sekolah Aman Bencana di Jogja
Pemerintah daerah, katanya, juga diharapkan turut membantu perbaikan sekolah yang rusak akibat bencana. Di sisi lain, Kemendikbud mengusulkan prioritas perbaikan sekolah tersebut ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sebelumnya, Kemendikbud menyatakan sebanyak 103 satuan pendidikan rusak akibat gempa yang terjadi di Sulawesi Barat pada 14 Januari dan 15 Januari 2021.
Gempa tersebut memberikan dampak kepada 1.203 satuan pendidikan, 192.027 peserta didik, serta 16.620 pendidik, dan tenaga kependidikan yang berada di Provinsi Sulawesi Barat.
BACA JUGA : Duh, Baru Ada 11 Sekolah Siaga Bencana di Bantul
Sementara di Kalimantan Selatan, sekolah yang mengalami kerusakan akibat banjir, yakni TK/PAUD sebanyak 606 sekolah, SD sebanyak 661, SMP sebanyak 112, SMA sebanyak 25, 7 SLB, dan 1 SMK.
Dia menambahkan Direktorat SD Kemendikbud sudah menyerahkan bantuan, yakni 5 tenda, perlengkapan sekolah untuk penyintas gempa di Sulawesi Barat sebanyak 200 paket, perlengkapan sekolah untuk penyintas banjir di Kalimantan Selatan sebanyak 300 paket, perlengkapan sekolah untuk penyintas longsor Sumedang sebanyak 100 paket, dan 5 tenda.
Dia berharap bantuan tersebut dapat menjaga semangat belajar siswa yang tertimpa musibah bencana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
