Perjalanan Wisnus Tembus 938,84 Juta hingga September 2026
BPS mencatat 938,84 juta perjalanan wisatawan nusantara sepanjang Januari-September 2026, naik 4,10% dan tertinggi sejak 2019.
Foto ilustrasi. /Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah memperingatkan kondisi keterbatasan kapasitas tempat tidur di rumah sakit menyusul lonjakan kasus Covid-19.
Kasus harian virus corona sempat tembus rekokr tertinggi selama beberapa hari berturutu-turu. Lonjakan ini disebut berasal dari liburan Natal dan Tahun Baru.
Lonjakan tersebut sebenarnya juga sudah diprediksiKementerian Kesehatan. Sebab berkaca dari waktu liburan pada bulan-bulan sebelumnya.
BACA JUGA: Pegawai Terpapar Covid-19, Disdukcapil Sleman Batasi Pelayanan
Namun, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes prof. dr. Abdul Kadir. Ph.D., mengatakan, lonjakan kasus akibat Nataru lebih parah dibandingkan dengan September lalu. Lantaran lebih banyak menyebabkan penipisan pada ketersediaan tempat tidur (bed occupancy rate) di rumah sakit.
"Saat lonjakan September itu belum terlalu ada masalah. Karena bed occupancy rate kita di rumah sakit seluruh Indonesia masih ada di sekitar 40 persen. Namun demikian sekarang ini betul-betul sangat mengkhawatirkan. Karena BOR di rumah sakit sudah mencapai 80 persen ke atas," kata Kadir dalam webinar virtual Satgas Penanganan Covid-19, Jumat (22/1/2021).
Sehingga, Kemenkes memprediksi bila ada lonjakan kasus yang terlalu tinggi, maka ada kemungkinan beberapa masyarakat tidak tertampung di rumah sakit.
"Dan ini tentu akan berdampak pada tingginya angka kematian dan penularan pada tenaga kesehatan," lanjut Kadir.
Ia mengungkapkan bahwa hingga 21 Januari 2021, total rumah sakit yang menjadi rujukan Covid-19 diseluruh Indonesia sebanyak 2.979. Juga total tempat tidur yang tersedia, baik untuk isolasi mandiri maupun ruangan ICU ada 81.022 tempat tidur.
Sementara itu, jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit ada sekitar 52.300 orang. Sehingga menurutnya, keterpakaian tempat tidur untuk pasien Covid-19 secara nasional sebenarnya berada pada angka 64,83 persen. Akan tetapi, setiap daerah memiliki masalah berbeda.
"Jika kita lihat per kota atau per provinsi, memang sekarang ini ada beberapa daerah yang ternyata bed ocupancy rate-nya sudah ada di 80 persen bahkan mencapai 88 persen. Seperti Jakarta sekarang sudah mencapai 82 persen, artinya secara umum sudah mengkhawatirkan," ucapnya.
Oleh karena kondisi tersebut, Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran yang meminta agar rumah sakit meningkatan kapasitas fasilitas dengan cara mrlakukan konversi tempat tidur.
Ia menjelaskan bahwa Kemenkes menyadari adanya kendala untuk menambah jumlah tempat tidur di rumah sakit karena keterbatasan sarana, prasarana juga tenaga medis. Karena itu, Kemenkes meminta agar rumah sakit mengubah tempat tidur yang sebelumnya untuk pasien non covid, dialihkan untuk melayani pasien covid.
"Itu kita minta untuk daerah yang masuk zona merah agar terjadi kenaikan (jumlah tempat tidur untuk pasien covid) 40 persen. Sekarang ini tidak hanya berlaku untuk rumah sakit pemerintah, tapi juga rumah sakit daerah, swasta, dan rumah sakit TNI-Polri, semua kita minta," ujarnya.
Peningkatan kapasitas juga diharapkan untuk menambah jumlah ruangan ICU sebesar 25 persen.
"Dengan demikian maka bed occupancy rate bisa kita pertahankan pada posisi aman dan diharapkan tidak ada masyarakat yang tidak bisa ditampung saat datang ke rumah sakit," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
BPS mencatat 938,84 juta perjalanan wisatawan nusantara sepanjang Januari-September 2026, naik 4,10% dan tertinggi sejak 2019.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 7 November 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jadwal tiap stasiun dan tarif tiket Rp8.000.
FSMR ISI Jogja mengembangkan ARTI untuk menghimpun, mengelola, melestarikan, dan menyebarluaskan karya seni digital dosen serta mahasiswa.
BPS mencatat IPM DIY 2026 mencapai 83,43 atau tumbuh 1,15%. Kota Jogja mencatat nilai tertinggi sebesar 90,28.
FIPGB menyoroti pembatasan gas oleh PGN yang dinilai membuat industri tak sepenuhnya menikmati harga LNG US$13 per MMBTU hingga akhir 2026.
Pemerintah menargetkan revisi keempat aturan DHE SDA rampung akhir November 2026, termasuk relaksasi konversi valas ke rupiah hingga 100%.