Di Akhir Jabatannya, Jokowi Ingin Tak Ada Masyarakat Miskin Ekstrem

Presiden Joko Widodo dalam Ratas Laporan Komite Penanganan Covid/19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 23 November 2020 / Youtube Setpres
05 Januari 2021 12:27 WIB Jaffry Prabu Prakoso News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menyediakan bantuan iuran untuk kelompok masyarakat yang rentan dan terklasifikasi miskin. Tujuan dari perlindungan sosial ini untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Menteri Perencanan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pemerintah ingin menurunkan jumlah warga miskin yang berada di level paling bawah.

Extreme poverty [masyarakat miskin ekstrem] kita sekitar 2,3 persen sampai 3 persen. Tadi diarahkan Presiden pada 2024 bisa jadi 0 persen,” katanya usai rapat kabinet melalui konferensi pers virtual, Selasa (5/1/2020).

BACA JUGA : Jumlah Warga Miskin di Bantul Diprediksi Membengkak

Suharso menjelaskan bahwa untuk menggapainya yang dilakukan adalah dengan memfokuskan progran bansuan sosial (bansos). Sasarannya yaitu kelompok yang masuk dalam basket rentan dan miskin kronis.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan reformasi sistem perlindungan sosial. Bappenas telah membuat kerangka waktu sampai 2024.

Ke depan, pemerintah akan menyusun dan merancang ulang perlindungan sosial dan jaminan sosial. Yang sudah dilakukan saat ini untuk penanganan Covid-19 akan diintegrasikan.

BACA JUGA : Kabar Baik, 10.000 Warga Miskin DIY Terdampak Corona

Proses tersebut pertama dari sisi ketepatan data melalui digital. Dengan begitu, penyampaiannya memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

“Kedua, kita akan membuat sedemikian rupa program bansos yang selama ini banyak atau berada di beragai kementerian/lembaga akan kita coba agar efektif dan bisa kita satu padu untuk hanya beberapa program strategis dalam rangka bansos,” jelasnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia