Advertisement
Rawan Dikorupsi, KPK Dalami Kontrak Pengadaan Vaksin Pemerintah
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis )19/11/2020). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui jika lembaganya belum mendalami kontrak pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah perusahaan.
Sejauh ini Alexander masih berpandangan positif terhadap pemerintah. Namun, dirinya berjanji KPK akan segera mendalami kontrak yang sudah ada.
Advertisement
BACA JUGA : RS di Jogja Belum Sediakan Vaksin Corona
"Kami memang belum tahu kontraknya seperti apa. Akan tetapi, kami percaya pemerintah pertimbangkan berbagai risiko yang akan muncul di kontrak," tuturnya dalam konferensi pers Rabu (30/12/2020).
Meski belum melihat kontrak secara rinci, Alexander berkata KPK telah melakukan kajian terkait pengadaan vaksin. Dalam rekomendasinya, KPK menyarankan agar pembelian vaksin tidak dilakukan dalam jumlah besar sebelum uji klinis tahap 3 rampung.
KPK juga merekomendasikan agar pemerintah terus berkoordinasi dengan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Memang, vaksin harus diberikan segera dengan tetapi perlu mempertimbangkan efektivitas vaksin karena percuma pemerintah deal 200 juta dosis, sementara hasil ujinya belum ada," imbuhnya.
BACA JUGA : Negara-Negara Ini Sudah Vaksin Massal Covid-19, Indonesia
Pengadaan vaksin oleh pemerintah sempat jadi sorotan lantaran kandidat vaksin yang sudah dibeli, tepatnya dari Sinovac, diketahui belum merampungkan uji klinis tahap 3. Pemerintah telah memesan 1,2 juta dosis vaksin dari perusahaan asal China tersebut.
Adapun selain Sinovac, pemerintah juga berencana mendatangkan vaksin dari perusahaan lain seperti AstraZeneca dan Pfizer.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menkeu Purbaya Dorong Permintaan untuk Cegah Gelombang PHK
BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Indonesia
Aniaya Caon Istri, Brigadir YAAS Dipecat Tidak Hormat
Sampah Pascabanjir Aceh Timur Tembus 1.200 Ton per Hari
Advertisement
KY Usulkan Syarat Calon Hakim Agung Diperketat Demi Integritas
Kasus Ijazah Palsu, DPR Minta KPU Evaluasi Verifikasi Calon
Mabes Polri Larang Pesta Kembang Api Tahun Baru, Ini Alasannya
Sidang Korupsi Chromebook Nadiem Makarim Kembali Ditunda
AHY Minta Investigasi Tuntas Kecelakaan Bus Tol Krapyak
Advertisement
Polisi Selidiki Sauna Mewah di Tokyo Usai Tewasnya Pasutri
Misi Kemanusiaan Berakhir Tragedi, Pesawat Meksiko Jatuh
Empat ABK Kapal Malaysia JJ 330 Dinyatakan Tak Bersalah
BMKG Peringatkan Gelombang Laut hingga 4 Meter
Borobudur Target 170 Ribu Wisatawan Saat Libur Nataru 2025
Advertisement
Bulog Bangun 100 Gudang, Perpres Tunggu Teken Presiden
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
9 Desa Wisata Pilihan untuk Liburan Akhir Tahun di Indonesia
Advertisement
Berita Populer
- Ambulans Jadi Ruang Bersalin Bayi Kembar Saat Banjir Langkat
- PBVSI Ganti Pelatih Timnas Voli Putra dan Targetkan Asian Games 2026
- Hilang Sejak Sabtu, 2 Pendaki Ilegal Gunung Merapi Belum Ditemukan
- Pemda DIY Bantu Biaya Hidup 6 Bulan Mahasiswa Terdampak Bencana
- KPRP Serap Masukan Reformasi Kepolisian lewat Public Hearing di UGM
- I.League Tegaskan Wasit Persib Vs Persija Kewenangan PSSI
- Megawati Hangestri Akui Tekanan Pertahankan Gelar Proliga 2026
Advertisement
Advertisement
