Advertisement
Rawan Dikorupsi, KPK Dalami Kontrak Pengadaan Vaksin Pemerintah
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis )19/11/2020). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui jika lembaganya belum mendalami kontrak pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah perusahaan.
Sejauh ini Alexander masih berpandangan positif terhadap pemerintah. Namun, dirinya berjanji KPK akan segera mendalami kontrak yang sudah ada.
BACA JUGA : RS di Jogja Belum Sediakan Vaksin Corona
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
"Kami memang belum tahu kontraknya seperti apa. Akan tetapi, kami percaya pemerintah pertimbangkan berbagai risiko yang akan muncul di kontrak," tuturnya dalam konferensi pers Rabu (30/12/2020).
Meski belum melihat kontrak secara rinci, Alexander berkata KPK telah melakukan kajian terkait pengadaan vaksin. Dalam rekomendasinya, KPK menyarankan agar pembelian vaksin tidak dilakukan dalam jumlah besar sebelum uji klinis tahap 3 rampung.
KPK juga merekomendasikan agar pemerintah terus berkoordinasi dengan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Memang, vaksin harus diberikan segera dengan tetapi perlu mempertimbangkan efektivitas vaksin karena percuma pemerintah deal 200 juta dosis, sementara hasil ujinya belum ada," imbuhnya.
BACA JUGA : Negara-Negara Ini Sudah Vaksin Massal Covid-19, Indonesia
Pengadaan vaksin oleh pemerintah sempat jadi sorotan lantaran kandidat vaksin yang sudah dibeli, tepatnya dari Sinovac, diketahui belum merampungkan uji klinis tahap 3. Pemerintah telah memesan 1,2 juta dosis vaksin dari perusahaan asal China tersebut.
Advertisement
Adapun selain Sinovac, pemerintah juga berencana mendatangkan vaksin dari perusahaan lain seperti AstraZeneca dan Pfizer.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Freeport Indonesia Buka Lowongan Kerja, Gajinya Tak Main-Main!
Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Ini Agenda Wapres Ma'ruf Amin di Jepang
KPK: Hakim Agung Sudradjad Bermain di Banyak Perkara
Daftar 10 Negara dengan Harga BBM Termahal
Advertisement
Ketua MA Berpeluang Diperiksa KPK
Gubernur Lukas Enembe Ajukan Izin Berobat ke Singapura, Ini Kata KPK
Geledah Kantor MA, KPK Amankan Sejumlah Bukti Suap Hakim Agung
Mendag Akan Bikin Marketplace Produk Pertanian
Advertisement
Harga Bensin di Inggris Mulai Turun Menyusul Anjloknya Harga Minyak Mentah
Begini Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Tahap III Lewat HP
Status Pendemi Hanya Bisa Dicabut oleh WHO
Advertisement
Bendungan Berkapasitas 71 Juta Meter Kubik Akan Mulai Diisi Air Bulan Depan
Berita Pilihan
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
- Airlangga: Konversi Kompor Tiga Kg ke Listrik Tidak Tahun Ini
- BKKBN Bersama Swasta Bersinergi Menurunkan Angka Stunting 14%
- Lama Terhenti, PRGS Siap Dibuka Kembali
Advertisement
Ratusan Mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta Terima Beasiswa Pendamping PKH
Advertisement
Ada Paket Wisata ke Segitiga Bermuda, Uang 100% Kembali Jika Wisatawan Hilang
Advertisement
Berita Populer
- Spongebob Membantu Polisi Menangkap Perampok
- Top 7 News Harianjogja.com Minggu, 25 September 2022
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
- Tim Bayangan di Kemendikbud Berpotensi Langgar Aturan, Ini Penjelasannya
- Bendungan Berkapasitas 71 Juta Meter Kubik Akan Mulai Diisi Air Bulan Depan
- Status Pendemi Hanya Bisa Dicabut oleh WHO
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
Advertisement
Advertisement
