Advertisement
Rawan Dikorupsi, KPK Dalami Kontrak Pengadaan Vaksin Pemerintah
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis )19/11/2020). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui jika lembaganya belum mendalami kontrak pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah perusahaan.
Sejauh ini Alexander masih berpandangan positif terhadap pemerintah. Namun, dirinya berjanji KPK akan segera mendalami kontrak yang sudah ada.
Advertisement
BACA JUGA : RS di Jogja Belum Sediakan Vaksin Corona
"Kami memang belum tahu kontraknya seperti apa. Akan tetapi, kami percaya pemerintah pertimbangkan berbagai risiko yang akan muncul di kontrak," tuturnya dalam konferensi pers Rabu (30/12/2020).
Meski belum melihat kontrak secara rinci, Alexander berkata KPK telah melakukan kajian terkait pengadaan vaksin. Dalam rekomendasinya, KPK menyarankan agar pembelian vaksin tidak dilakukan dalam jumlah besar sebelum uji klinis tahap 3 rampung.
KPK juga merekomendasikan agar pemerintah terus berkoordinasi dengan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Memang, vaksin harus diberikan segera dengan tetapi perlu mempertimbangkan efektivitas vaksin karena percuma pemerintah deal 200 juta dosis, sementara hasil ujinya belum ada," imbuhnya.
BACA JUGA : Negara-Negara Ini Sudah Vaksin Massal Covid-19, Indonesia
Pengadaan vaksin oleh pemerintah sempat jadi sorotan lantaran kandidat vaksin yang sudah dibeli, tepatnya dari Sinovac, diketahui belum merampungkan uji klinis tahap 3. Pemerintah telah memesan 1,2 juta dosis vaksin dari perusahaan asal China tersebut.
Adapun selain Sinovac, pemerintah juga berencana mendatangkan vaksin dari perusahaan lain seperti AstraZeneca dan Pfizer.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Jadwal KRl Jogja Solo Hari Ini Selasa 15 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Lempuyangan, dan Maguwo
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement
