Jokowi Minta Pengawasan Internal Kejaksaan Ditingkatkan

Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengawasan dan penegakkan disiplin internal di lingkungan Kejaksaan terus diperkuat. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Kejaksaan harus bersih. Kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas,” kata Jokowi pada peresmian pembukaan rapat kerja Kejaksaan RI yang ditayangkan Sekretariat Presiden, Senin (14/12/2020).

Lebih lanjut, dia menilai pembenahan dari hulu sampai hilir di internal Kejaksaan dan dalam relasi dengan lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan.

BACA JUGA : Pernyataan Picu Kecurigaan, Komisi Kejaksaan Diminta Tak

Sementara itu, penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan juga harus bisa meningkatkan pengembalian aset kepada negara.

“Tadi disampaikan Bapak Jaksa Agung bahwa telah kembali kurang lebih Rp19 triliun. Ini jumlah yang sangat besar dan tentu saja bisa mencegah korupsi berikutnya,” ujarnya.

Namun, sambung Jokowi, penegakkan hukum juga jangan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat yang menghambat percepatan dan inovasi, termasuk yang menyangkut penggunaan APBN.

Menurutnya, APBN harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat guna membawa negara keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan. Jokowi menilai Kejaksaan merupakan aktor kunci dalam penuntasannya dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait terutama Komnas HAM.

Jokowi juga mengingatkan para insan Kejaksaan untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja.

“Kiprah kejaksaan adalah wajah pemerintah. Sekali lagi, kiprah kejaksaan adalah wajah pemerintah. Kiprah kejaksaan adalah wajah kepastian hukum Indonesia, di mata rakyat dan di mata internasional,” ujar Jokowi.

BACA JUGA : Jaksa Pinangki Bantah Beri 50.000 Dolar AS ke Anita

Tanpa Kejaksaan yang bersih dan dipercaya, imbuhnya, satu pondasi penting pembangunan nasional akan rapuh. Oleh sebab itu, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia