DPR Kejar Pengesahan RUU Perampasan Aset Sebelum Akhir 2026
Komisi III DPR menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan sebelum Desember 2026 dan membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasannya.
Ilustrasi./Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA - Para penyandang disabilitas mendapatkan peluang untuk berkarya. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyediakan peluang tersebut dengan menghadirkan fasilitas-fasilitas rehabilitasi dan pelatihan keterampilan.
Pada acara Disabilities Show Episode 2 untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional 2020, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Eva Rahmi Kasim mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya melindungi dengan memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas.
"Apalagi dalam kondisi Covid-19, banyak kasus penyandang disabilitas di PHK, bahkan ditelantarkan," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Rabu.
Guna membantu para penyandang disabilitas, ia mengatakan, pemerintah menjalankan program rehabilitasi sosial di balai-balai pelatihan vokasional seperti Balai Besar Cibinong Bogor.
Balai Besar Cibinong menyediakan fasilitas pelatihan komputer, desain grafis, penjahitan, pekerjaan logam, otomotif, elektronik, dan contact center yang sudah memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional.
Balai menggandeng 300 perusahaan termasuk perusahaan garmen, otomotif, elektronik, desain grafis, dan pengelasan untuk menampung penyandang disabilitas yang sudah siap kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Komisi III DPR menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan sebelum Desember 2026 dan membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasannya.
Aris Prasena resmi menjadi Kepala Dinas PUP-ESDM DIY. Simak profil, pendidikan, perjalanan karier, hingga tugas strategisnya.
Sekaten dan Grebeg Maulud 2026 digelar sederhana. Miyos Gangsa di Pagelaran Keraton Jogja dibuka untuk masyarakat.
Seleksi petugas kesehatan haji 2027 dibuka mulai 20 Agustus 2026. Simak syarat, formasi, tahapan, dan jadwal seleksinya.
Perpres ojol ditargetkan terbit akhir Agustus atau awal September 2026. Pemerintah dan DPR masih memfinalisasi aturan transportasi online.
Profil Nuzran Joher, Ketua Ombudsman RI 2026–2031, mulai dari pendidikan, karier organisasi, DPD RI, MPR hingga kiprahnya di Ombudsman.