Korban Scam di ASEAN Naik Jadi 45%, Ekonomi Digital Dibidik
Korban penipuan online di ASEAN naik menjadi 45% pada 2025. Di sisi lain, ekonomi digital Asia Pasifik diproyeksikan mencapai US$1,4 triliun.
Presiden Joko Widodo/Biro Pers Sekretariat Presiden-Lukas
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait dengan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, kita menghormati. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional.,” ujarnya dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (25/11/2020).
Pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Karena itu, pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saat ini tengah berjalan di KPK.
— Joko Widodo (@jokowi) November 25, 2020
Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional. pic.twitter.com/LpUCBLToMZ
Lebih lanjut, Kepala Negara memastikan bahwa pemerintah sepenuhnya mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.
Seperti diberitakan sebelumnya, tanggapan lain juga datang yakni dari Jodi Mahardi, sang Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan.
“Kami tentunya ikut prihatin,” ujar Jodi, Rabu (25/11/2020).
Adapun, Edhy Prabowo ditangkap KPK pada Rabu dinihari, 25 November 2020, di Bandara Internasional Soekarno Hatta. KPK menangkap Edhy atas dugaan korupsi ekspor benur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com, Twitter
Korban penipuan online di ASEAN naik menjadi 45% pada 2025. Di sisi lain, ekonomi digital Asia Pasifik diproyeksikan mencapai US$1,4 triliun.
Nasdem Gunungkidul menargetkan 11 kursi DPRD agar merebut posisi ketua dewan serta menyiapkan langkah untuk memenangkan Pilkada mendatang.
Walhi mendesak Polri membuka identitas 20 korporasi tersangka karhutla dan menelusuri perusahaan yang terafiliasi investor asing.
Dosen UII mendampingi kelompok PKK Dusun Tiyasan, Sleman, membuat batik ecoprint berbahan daun dan bunga lokal untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
DPRD Kota Jogja meminta anggaran kedaruratan bencana tidak disamakan dengan OPD lain demi menjaga kesiapsiagaan menghadapi banjir.
DPRD DIY akan berkomunikasi dengan Polda DIY untuk mengevaluasi pengamanan demonstrasi dan dugaan kekerasan terhadap peserta aksi di Jogja.