Advertisement
KPPOD: Butuh Proses Panjang agar Mendagri Bisa Copot Kepala Daerah

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Belakangan ini, pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut kepala daerah bisa diberhentikan ketika kedapatan mengabaikan penerapan protokol kesehatan menuai polemik.
Bahkan, Juru Bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menyebut aturan yang didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 tersebut sebagai sesuatu yang ‘lebay’. Seakan-akan Mendagri bisa dengan mudah mencopot jabatan Kepala Daerah.
Advertisement
Senada, Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menilaia instruksi menteri (Inmen) tidak dapat mencopot kepala daerah terpilih.
Menanggapi polemik tersebut, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai tidak ada kebaruan dalam Instruksi Mendagri tersebut.
“Buat saya Instruksi Menteri [Dalam Negeri] Nomor 6 ini bukan sesuatu yang baru. Ini penegasan dan penguatan saja, tidak ada norma baru di sana,” ujarnya, dikutip dari KompasTV, Kamis (19/11/2020).
Menurutnya kata ‘diberhentikan’ yang disampaikan oleh Mendagri adalah bahasa undang-undang. Lebih jauh, katanya, ‘diberhentikan’ atau pemberhentian kepala daerah bisa dilakukan dalam dua cara yakni bottom-up, dan up-bottom.
Adapun, yang dimaksud dengan bottoam-up adalah proses dari DPRD hingga Mahkamah Agung yang kemudian urusan administratif di pemerintah pusat.
Sementara diberhentikan dengan cara top-down adalah ketika kepala daerah kedapatan melanggar sumpah jabatan, undang-undang, dan lain-lain yang tertuang dalam UU No.23/2014.
Robert menilai sanksi pemberhentian yang dimaksud Mendagri Tito adalah melalui cara top-down yakni merujuk pada PP No.12/2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
“Ini tahapannya [sanksi] banyak yakni ada yang hanya berhenti pada teguran tertulis sebanyak dua kali. Ada yang kemudian berhenti pada sanksi fiskal, ada yang kemudian berlapis-lapis setelah teguran tertulis dua kali tidak diindahkan maka kalau bahasa sederhanya ‘disekolahkan’,” paparnya.
Pembinaan dari Kemendagri
Lebih lanjut, kepala daerah yang ‘disekolahkan’ akan mendapat pembinaan dari Kemendagri terkait pemahaman akan pemerintahan atau pelanggaran yang dilakukan selama tiga bulan.
“Kalau setelah disekolahkan secara khusus lewat pembinaan tadi selama tiga bulan itu juga tidak ada perbaikan maka untuk pelanggaran tertentu akan berujung pada proses-proses yang lebih kuat yakni pemberhentian sementara dan sebagainya,” papar Robert.
Dia menyimpulkan bahwa untuk memberhentikan kepala daerah ada koridor hukum yang harus dilalui dan prosesnya sangat panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Mahasiswa UGM Siap Berlaga di Kompetisi Internasional Prototipe Mobil Kimia
Advertisement

Wisata Favorit di Asia Tenggara, dari Angkor Wat hingga Tanah Lot
Advertisement
Berita Populer
- Agensi Tak Dapat Kuota Jika Tak Setor Uang ke Pejabat Kemenag
- Sejumlah PR Karding yang Dititipkan kepada Mukhtarudin Sebagai Menteri P2MI
- Didik Madiyono Jadi Plt Ketua DK untuk Gantikan Purbaya
- Dua Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir Bali
- Cara Daftar dan Cek Pengumuman Hasil Seleksi PPG 2025
- Pendemo Bakar Rumah Pejabat Elit, Istri Mantan PM Nepal Tewas
- DPR RI Nilai RUU Perampasan Aset Bisa Dibahas Paralel di Komisi III
Advertisement
Advertisement