Kemenlu Pastikan Natuna Tidak Akan Jadi Pangkalan Militer AS
Ilustrasi Presiden Joko Widodo saat meninjau KRI Imam Bonjol 383 seusai memimpin rapat terbatas tentang Natuna di atas kapal perang tersebut saat berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6/2016). - Antara Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri membantah informasi yang menyebut Kepulauan Natuna nakan menjadi pangkalan militer untuk Amerika Serikat.
Juru Bicara Kemeterian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada JIBI, Minggu (1/11/2020), menegaskan pertemuan Menlu RI dengan Menlu AS Mike Pompeo fokus pada investasi.
"Salah satu program prioritas Pemerintah adalah pembangunan pulau-pulau terluar Indonesia. Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan Menlu AS Mike Pompeo di Jakarta tanggal 29 Oktober 2020, Menlu RI mendorong kalangan usaha AS untuk melakukan lebih banyak investasi di Indonesia," ujar Teuku.
Pembicaraan tersebut, menurut Teuku, juga membahas soal pembangunan pulau-pulau terluar termasuk Kepulauan Natuna.
Teuku menggarisbawahi bahwa investasi untuk membangun pulau-pulau terluar, termasuk di Natuna, tak hanya ditawarkan ke Amerika Serikat.
"Telah ditawarkan pula oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada sejumlah investor asing dari negara lain seperti Korea Selatan dan Jepang," ujar Teuku.
Ia menambahkan undangan untuk investasi tidak dapat diartikan sebagai pendirian pangkalan, mengingat Indonesia menganut dan selalu menerapkan politik bebas aktif.
"Dengan prinsip tersebut maka tidak mungkin Indonesia menyerahkan teritorinya untuk pangkalan militer asing, dari negara mana pun.Secara prinsip dan hukum, Indonesia tidak mengenal adanya pangkalan militer asing. Investasi di Natuna sama dengan investasi di kawasan industri lain, tidak ada kaitan sama sekali dengan pangkalan militer," tegas Teuku Faizasyah.
Juga Tidak untuk China
Isu soal pangkalan militer untuk AS di Kepulauan Natuna menghangat di tengah situasi di Laut China Selatan dan persaingan antara AS dan China yang kian tajam.
Namun, Indonesia tegas menyatakan tidak menyediakan Kepulauan Natuna untuk pangkalan militer negara manapun.
Hal itu disampaikan Menlu Retno Marsudi pada September 2020 terkait isu pangkalan militer untuk China.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi secara tegas membantah jika Indonesia akan dijadikan pangkalan militer oleh China.
"Secara tegas saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara mana pun," ujar Retno dalam press briefing virtual Kementerian Luar Negeri, Jumat (4/9/2020).
Pernyataan itu disampaikannya bersama sejumlah pejabat tinggi Kemenlu untuk menanggapi sebuah laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon ke Kongres AS.
Dalam laporan berjudul "Military and Security Developments Involving The People's Republic of China 2020", sebagaimana dikutip dari website www.defense.gov, militer AS menyebut China menargetkan sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia sebagai tempat membangun pangkalan militer.
Bahkan Retno mengulangi dan menegaskan pernyataannya itu bahwa wilayah Indonesia tidak akan pernah menjadi pangkalan militer bagi negara lain.
Dalam laporan Pentagon, tak hanya RI yang disebut, negara lain juga disasar seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.
Tawaran juga diberikan ke Namibia, Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Kamboja bahkan disebut sudah menandatangani perjanjian rahasia yang memungkinkan militernya dipakai China.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
