Advertisement
Pilkada di Tengah Pandemi, Terancam Sepi Pemilih
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN--Adanya pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum bisa diprediksi kapan berakhirnya membuat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2020 ini menghadapi tantangan yang belum pernah dialami sebelumnya. Hal ini membuat penyelenggara pemilu punya tugas cukup berat untuk meyakinkan pemilih untuk berpartisipasi.
Peneliti Perilaku Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, mengemukakan bahwa kondisi pandemi sangat berpengaruh pada pola perilaku politik masyarakat menghadapi Pilkada 2020. Ia mengutip salah satu riset lembaga survei yang menyebutkan bahwa masyarakat belum yakin untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) lantaran takut terpapar penularan virus.
Advertisement
"Rilis beberapa lembaga survei masih menunjukkan adanya rasa enggan masyarakat untuk datang ke TPS karena takut tertular Covid-19. Ini tentunya menjadi tugas bagi KPU [Komisi Pemilihan Umum], pemerintah daerah, bahkan pasangan calon untuk meyakinkan pemilih bahwa proses Pilkada menerapkan protokol kesehatan yang ketat," ungkapnya dalam Seminar Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan tema “Pilkada Sleman di Tengah Pandemi: Tantangan & Solusi” yang diselenggarakan di Tanjungsari Ballroom Hotel Merapi Merbabu pada Senin (26/10/2020).
Seminar ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman. Diikuti oleh Komunitas Intelijen Daerah, tim sukses pasangan calon Pilkada Sleman 2020, organisasi kepemudaan dan warganet, seminar ini membahas tentang permasalahan yang ditemui oleh penyelenggara Pilkada dalam melaksanakan tahapan pilkada, serta kecenderungan perubahan perilaku politik masyarakat selama pandemi.
Dalam paparannya, Mada menambahkan, tim sukses masing-masing pasangan calon dituntut untuk tidak hanya mengandalkan metode kampanye konvensional. Melainkan juga harus memiliki inovasi dan kreativitas terutama pada ranah platform digital tanpa mengabaikan rambu-rambu aturan Pemilu.
Ia juga mepaparkan hasil analisis big data pemetaan pola perbincangan topik tentang penyelenggaraan Pilkada di Indonesia yang dilakukan oleh Big Data Lab FISIPOL UGM. Isu penundaan Pilkada cukup santer digaungkan warganet beberapa waktu terakhir.
“Hasil analisisnya, warganet cukup aktif membawa isu penundaan Pilkada, terutama pada saat ormas keagamaan terbesar yakni NU dan Muhammadiyah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi menyampaikan bahwa KPU Sleman telah berusaha maksimal dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada agar sesuai dengan protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Ia turut berharap kerjasama peserta dan pemilih untuk mensukseskan Pilkada Sleman 2020.
“Berbagai strategi teknis pada setiap tahapan pilkada telah kita desain untuk mampu beradaptasi di tengah situasi pandemi Covid-19. Kami mengharap kerja sama dari peserta dan pemilih untuk mematuhi semua aturan main ini demi kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Sleman 2020," kata Trapsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Tabrakan Maut Lawan Truk Hino di Jalur Jogja-Wonosari, Pemotor Tewas
Advertisement
Musim Semi Tiba, Keindahan Bunga Sakura di Taman Yuyuantan Beijing
Advertisement
Berita Populer
- Leptospirosis Gunungkidul Makan Korban, Petani Diminta Hati-hati
- Pledoi Sri Purnomo: Tak Ada Niat Korupsi Hibah Pariwisata
- Apple Tebar Bonus Rp6,7 M demi Tahan Karyawan ke OpenAI
- Oscar Piastri Tercepat di FP2 GP Jepang 2026, Mercedes Tertekan
- Pos Damkar Prambanan Belum Beroperasi, Terkendala Personel
- Elkan Baggott Starter! Ini Susunan Pemain Indonesia vs Saint Kitts
- Kasus Nuthuk di Pantai Bantul Disorot DPRD
Advertisement
Advertisement







