Advertisement
Fahri Hamzah: Jokowi Enggak Tahu Apa-Apa & Akhirnya Dimanfaatkan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut banyak persoalan yang tidak diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan pikiran Jokowi mengenai politik relatif sederhana, sebab dia merupakan politikusdari kota Solo yang kemudian berpindah ke pusat. Hal ini disampaikannya melalui kanal Youtube Fadli Zon Official, pada Kamis (22/10/2020).
Advertisement
“Pak Jokowi itu kan harus diterima bahwa dia itu politisi kota Solo pindah ke kota Jakarta, naik ke pusat. Pikirannya tentang politik itu relatif sederhana, itulah sebab dia terpilih,” kata Fahri Hamzah kepada Fadli Zon seperti dikutip JIBI, Jumat (23/10/2020).
Fahri melanjutkan Jokowi tidak terbiasa membaca agenda ideologi, baik dari tiap partai maupun jenderal-jenderal yang duduk di pemerintahan.
Mantan politikus PKS tersebut mengungkapkan Wakil Presiden Ma'Ruf Amin yang menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama yang memproduksi peristiwa 212 dengan fatwa MUI.
Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo yang menjadi lawan Jokowi dalam dua pertarungan Pilpres kini menjadi Menteri Pertahanan.
Fahri kemudian menyinggung soal narasi rekonsiliasi yang dipidatokan Presiden Jokowi saat dilantik. Menurutnya, tidak ada yang mau mengoperasikan rekonsiliasi sebab permasalahan dari rekonsiliasi terkadang mengurangi biaya keributan.
“Narasi rekonsiliasi tidak ada yang meng-operate dan mungkin juga tidak mau di-operate. Karena problem dari rekonsiliasi itu kadang-kadang mengurangi biaya keributan, tapi kalau kita kacau biaya keributan itu adalah bisnis besar,” paparnya.
Selain pemerintah tidak terlalu memahami bagaimana menjalankan rekonsiliasi yang tepat, dia mengatakan porsi kabinet juga menjadi permasalahan.
Menurutnya, sekarang tidak penting siapa yang diajak rekonsiliasi oleh Jokowi. Pasalnya, Fahri menilai pemerintahan saat ini tidak terlalu memahami cara melakukan rekonsiliasi atau how to run reconciliation.
"Kabinet ini dengan segala maaf, Pak Jokowi itu kan tidak tahu beda antara organisatoris, event organizer, flamboyan, orang cari kerjaan, dan lain-lain, kan dia enggak tahu bedanya,” kata Fahri.
Fahri melihat kabinet yang terbentuk di periode kedua Presiden Jokowi menjabat hanyalah sekadar memikirkan kepentingan masing-masing individu yang berakhir memanfaatkan Presiden Jokowi.
Akhirnya, kata dia, semua pendukung dan inner circle Jokowi hanya berpikir untuk diri mereka sendiri.
"Mereka tidak berpikir untuk Pak Jokowi. Yang dia pikirkan tentang Pak Jokowi adalah memanfaatkan Pak Jokowi, akhirnya gitu yang saya lihat,” jelasnya.
Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut juga mempertanyakan hukum yang semula post factum kini berubah menjadi antisipatif.
Lebih lanjut, Fahri membandingkan periode awal Presiden Jokowi dengan periode yang saat ini berjalan. Menurut Fadli, saat periode awal tepatnya aksi 212 lalu, para aktivis ditangkap karena hal tersebut dapat menguntungkan Jokowi.
“Tapi sekarang ngapain nangkap orang? Buat apa nganggap orang-orang politik musuh, itu buat apa? Buat manfaat Pak Jokowi itu apa? Jadi saya nggak ngelihat ini semua agendanya Pak Jokowi, tapi sudah semua adalah agendanya orang lain di sekitar Jokowi," kata Fahri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Penyebab Tagihan Listrik Penerangan Kampung di Bantul Membengkak, Daya Dinaikkan dan Diduga Dipakai Keperluan Lain
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Usulkan ke Brasil Terkait Solusi Penuntasan Kasus Kematian Juliana Marins di Rinjani
- Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
- Kepulauan Tokara di Jepang Masih Terus Diguncang Gempa, Hingga Hari Ini Sudah Lebih dari 1.200 Kali
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Uji Kelayakan dan Kepatutan 12 Calon Duta Besar Berlangsung Tertutup hingga Besok
Advertisement
Advertisement