Advertisement
Fahri Hamzah: Jokowi Enggak Tahu Apa-Apa & Akhirnya Dimanfaatkan
Fadli Zon (kanan) dan Fahri Hamzah (kiri) memberi keterangan pers seusai menerima penghargaan Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (13/8/2020). - Youtube Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut banyak persoalan yang tidak diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan pikiran Jokowi mengenai politik relatif sederhana, sebab dia merupakan politikusdari kota Solo yang kemudian berpindah ke pusat. Hal ini disampaikannya melalui kanal Youtube Fadli Zon Official, pada Kamis (22/10/2020).
Advertisement
“Pak Jokowi itu kan harus diterima bahwa dia itu politisi kota Solo pindah ke kota Jakarta, naik ke pusat. Pikirannya tentang politik itu relatif sederhana, itulah sebab dia terpilih,” kata Fahri Hamzah kepada Fadli Zon seperti dikutip JIBI, Jumat (23/10/2020).
Fahri melanjutkan Jokowi tidak terbiasa membaca agenda ideologi, baik dari tiap partai maupun jenderal-jenderal yang duduk di pemerintahan.
Mantan politikus PKS tersebut mengungkapkan Wakil Presiden Ma'Ruf Amin yang menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama yang memproduksi peristiwa 212 dengan fatwa MUI.
Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo yang menjadi lawan Jokowi dalam dua pertarungan Pilpres kini menjadi Menteri Pertahanan.
Fahri kemudian menyinggung soal narasi rekonsiliasi yang dipidatokan Presiden Jokowi saat dilantik. Menurutnya, tidak ada yang mau mengoperasikan rekonsiliasi sebab permasalahan dari rekonsiliasi terkadang mengurangi biaya keributan.
“Narasi rekonsiliasi tidak ada yang meng-operate dan mungkin juga tidak mau di-operate. Karena problem dari rekonsiliasi itu kadang-kadang mengurangi biaya keributan, tapi kalau kita kacau biaya keributan itu adalah bisnis besar,” paparnya.
Selain pemerintah tidak terlalu memahami bagaimana menjalankan rekonsiliasi yang tepat, dia mengatakan porsi kabinet juga menjadi permasalahan.
Menurutnya, sekarang tidak penting siapa yang diajak rekonsiliasi oleh Jokowi. Pasalnya, Fahri menilai pemerintahan saat ini tidak terlalu memahami cara melakukan rekonsiliasi atau how to run reconciliation.
"Kabinet ini dengan segala maaf, Pak Jokowi itu kan tidak tahu beda antara organisatoris, event organizer, flamboyan, orang cari kerjaan, dan lain-lain, kan dia enggak tahu bedanya,” kata Fahri.
Fahri melihat kabinet yang terbentuk di periode kedua Presiden Jokowi menjabat hanyalah sekadar memikirkan kepentingan masing-masing individu yang berakhir memanfaatkan Presiden Jokowi.
Akhirnya, kata dia, semua pendukung dan inner circle Jokowi hanya berpikir untuk diri mereka sendiri.
"Mereka tidak berpikir untuk Pak Jokowi. Yang dia pikirkan tentang Pak Jokowi adalah memanfaatkan Pak Jokowi, akhirnya gitu yang saya lihat,” jelasnya.
Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut juga mempertanyakan hukum yang semula post factum kini berubah menjadi antisipatif.
Lebih lanjut, Fahri membandingkan periode awal Presiden Jokowi dengan periode yang saat ini berjalan. Menurut Fadli, saat periode awal tepatnya aksi 212 lalu, para aktivis ditangkap karena hal tersebut dapat menguntungkan Jokowi.
“Tapi sekarang ngapain nangkap orang? Buat apa nganggap orang-orang politik musuh, itu buat apa? Buat manfaat Pak Jokowi itu apa? Jadi saya nggak ngelihat ini semua agendanya Pak Jokowi, tapi sudah semua adalah agendanya orang lain di sekitar Jokowi," kata Fahri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kabut Asap Beracun Selimuti Hanoi, Udara Terburuk Kedua Dunia
- Ratusan Buku Louvre Rusak Akibat Kebocoran Pipa Pascaperampokan
- Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing, Dikendarai Sopir Pengganti
- AS Ganti Font Lagi: Rubio Kembalikan Times New Roman, Tolak Calibri
- Tragedi Adamawa: 9 Perempuan Tewas Saat Aksi Damai di Nigeria
Advertisement
Pemkot Jogja Turunkan 25 Ton Sampah Organik dengan 1.000 Ember
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Yahya Cholil: Disiplin Organisasi Penting untuk Kelola Dinamika PBNU
- Pemerintah Tunggu Momen Tepat Umumkan UMP 2026
- Retakan Tanah Meluas, 8 KK Sriharjo Diminta Mengungsi
- Panen Padi Gunungkidul Naik Hampir 30.000 Ton
- Pemerintah Hitung Rp51 Triliun untuk Pulihkan Sumatera
- Sultan Soroti Skema PKB Baru yang Dinilai Rugikan DIY
- Matel Tewas Dikeroyok di Depan TMP Kalibata
Advertisement
Advertisement




