Advertisement
PBNU Khawatirkan Kelonggaran Sertifikasi Halal Dampak UU Cipta Kerja
Ketua umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat ditemui wartawan pada 2019. - ANTARA/ Dok
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI bersama Pemerintah mengatur banyak bidang kehidupan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj menyoroti kelonggaran sertifikasi halal dari aspek syariah dampak dari pemberlakuan UU Cipta Kerja.
"Negara mengokohkan paradigma bias industri dalam proses sertifikasi halal," kata Said kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/10/2020).
Advertisement
Baca juga: Sejumlah Kepala Daerah Ini Tanggapi Omnibus Law, Salah Satunya Sultan Jogja
Ia mencontohkan UU Cipta Kerja mengabaikan syarat auditor halal harus sarjana syariah. Auditor halal bisa berasal dari sarjana nonsyariah sehingga kekuatan sertifikasi halal secara keagamaan menjadi berkurang.
Ketum PBNU mengatakan semangat UU Cipta Kerja adalah sentralisasi peraturan termasuk masalah sertifikasi halal. Pasal 48 UU Ciptaker mengubah beberapa ketentuan UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Pasal tersebut, lanjut dia, mengokohkan pemusatan dan monopoli fatwa halal kepada satu lembaga.
Baca juga: Epidemiolog: Kasus Covid-19 Melesat Bukan Salah Pendemo UU Cipta Kerja Semata
"Sentralisasi dan monopoli fatwa, di tengah antusiasme industri syariah yang tengah tumbuh, dapat menimbulkan kelebihan beban yang mengganggu keberhasilan program sertifikasi," kata dia.
Said mengatakan PBNU memahami upaya negara untuk memenuhi hak dasar warga atas pekerjaan dan penghidupan layak melalui pengesahan UU Ciptaker.
Kendati begitu, kata dia, ada beberapa koreksi sehingga Nahdlatul Ulama siap membersamai pihak-pihak yang akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Eskalasi Timur Tengah: Iran Incar Basis AS, Trump Bereaksi
NATO Kirim Pasukan ke Greenland, Sinyal Keras ke Trump
Presiden Koreksi Desain IKN: Atasi Panas dan Risiko Karhutla
ASN di Indramayu Jadi Tersangka Korupsi Bantuan PKBM
Advertisement
RUU Perampasan Aset Jadi Momentum Penting Negara
Warga Aceh Tengah Mulai Terima DTH Tiga Bulan Sekaligus
BMKG: Siklon Nokaen dan 96S Picu Hujan dan Gelombang Tinggi
KPK Duga Hery Sudarmanto Terima Rp12 Miliar dari RPTKA
Pertemuan Presiden-Rektor Singgung Ekonomi dan Minerba
Advertisement
Kasus Pelanggaran Hak Anak Naik, KPAI Ungkap Temuan Baru
Arus Kendaraan di Jalan Tol Meningkat Jelang Libur Isra Mikraj
Banjir Bandang di Pulau Siau Sulawesi Utara Berdampak pada 1.377 Warga
Trump Bekukan Visa Migran 75 Negara, Indonesia Aman
KPAI Apresiasi Buku Aurelie Moeremans soal Child Grooming
Advertisement
Empat Anggota Polisi Madiun Positif Sabu, Jalani Sidang Etik
Berita Pilihan
- Arus Kendaraan di Jalan Tol Meningkat Jelang Libur Isra Mikraj
- Banjir Bandang di Pulau Siau Sulawesi Utara Berdampak pada 1.377 Warga
- Dokter Peringatkan Risiko Penyakit Pekerja Lapangan Saat Banjir
- Sejumlah Negara di Eropa Imbau Warganya Tinggalkan Iran karena Protes
- Syafiq Ridhan Ali, Korban Hilang Gunung Slamet Ditemukan Meninggal
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Catat, Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 15 Januari 2026
- Arsenal Kalahkan Chelsea 3-2 di Leg Pertama Semifinal Piala Liga
- Jadwal Bus DAMRI Jogja-Bandara YIA Kamis 15 Januari 2025
- Jadwal SIM Keliling Jogja Kamis 15 Januari 2026
- BMKG: Hujan Berpotensi Guyur DIY Kamis Ini
- KPK Kantongi Identitas Pelaku Hilangkan Barang Bukti Kasus Kuota Haji
- Jadwal SIM Keliling Bantul Kamis 15 Januari 2026
Advertisement
Advertisement
