Advertisement
Wapres Minta ASN Perhatikan Soal Pelanggaran Netralitas
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO - Aditya Pradana Putra
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Wakil Presiden Ma`ruf Amin menekankan bahwa netralitas adalah tugas dan fungsi aparatur sipil negara (ASN).
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat sedikitnya 600 laporan pelanggaran pada masa kampanye Pilkada serentak 2020 terkait netralitas ASN. Bawaslu menerima sedikitnya 1.300 laporan masyarakat tentang pelanggaran di tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. 600 laporan di antaranya terkait dengan netralitas ASN.
Advertisement
Baca juga: Bolodhewe'es Muncul di Sleman, Usung Semangat Perubahan
Wapres menuturkan bahwa beberapa pelanggaran netralitas yang perlu mendapat perhatian antara lain memberi dukungan kepada pasangan calon di media sosial.
Selain itu, ada pula ASN yang melakukan pendekatan atau pendaftaran diri pada salah satu partai politik, turut mensosialisasikan bakal calon hingga menghadiri kegiatan yang menguntungkan bakal calon.
“[Juga] mendeklarasikan diri sebagai bakal calon, mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung bakal calon, dan melakukan pergantian pejabat dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon,” kata Wapres saat memberi sambutan dalam webinar Kampanye Nasional Gerakan Nasional Netralitas ASN, Rabu (7/10/2020).
Baca juga: Ini Dia, Sosok dan Komentar Benny K Harman soal RUU Cipta Kerja
Dia mengingatkan bahwa netralitas adalah prinsip utama bagi sikap dan perilaku ASN. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pelayan publik, ASN harus bersikap adil, tidak berpihak, dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan siapapun, baik pribadi, kelompok atau golongan.
Sikap netral diyakini akan menjaga dan menangkal politisasi birokrasi serta menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Selain itu, netralitas ASN memerlukan dukungan dari para pejabat negara, pejabat pemerintahan, pimpinan birokrasi baik sipil maupun non-sipil.
“Demikian pula peran masyarakat, khususnya media massa dan lembaga swadaya masyarakat sangatlah sentral dalam mengawal upaya bersama yang sangat menentukan kualitas pemerintahan dan demokrasi kita,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Paskah 2025, Ini Pesan dari Paus Fransiskus
Kasus Jemaah Haji Ilegal, Polri dan Imigrasi Didesak Segera Menindak Pelaku
Advertisement
Lebih dari 84 Ribu Warga Afghanistan di Pakistan Dipulangkan
Kabupaten Bogor Jadi Pusat Kontes Domba Kambing Nasional
Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dokter di Malang, Polisi Cari Alat Bukti
Akses Umat Kristiani ke Perayaan Sabtu Suci di Yerusalem Dibatasi oleh Israel
Advertisement
Viral Teguran Wapres Gibran Soal Mafia Pangan, Ini Penjelasan Menteri Pertanian
Otoritas Israel Blokir Akses Jemaah Kristen ke Gereja Makam Kudus
Advertisement
Uskup Agung Jakarta: Paskah Jadi Momentum Membantu yang Lemah
Berita Pilihan
- Kasus Jemaah Haji Ilegal, Polri dan Imigrasi Didesak Segera Menindak Pelaku
- Lebih dari 84 Ribu Warga Afghanistan di Pakistan Dipulangkan
- Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dokter di Malang, Polisi Cari Alat Bukti
- Gitaris Seringai Ricky Siahaan Meninggal Dunia saat Konser Tur di Jepang
- 12 Orang Terjaring OTT Politik Uang di PSU Kabupaten Serang, Bawaslu: Kami Dalami
Advertisement
Jadwal Terbaru KRL Jogja Solo Keberangkatan dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan, Senin 21 April 2025
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ketua MPR Sambut Positif Usulan 3 April Diperingati Hari NKRI
- Gitaris Seringai Ricky Siahaan Meninggal Dunia saat Konser Tur di Jepang
- Pagi Ini Ada Demo Bela Palestina di Depan Kedubes Amerika Serikat
- AS Soroti Peredaran Barang Bajakan di Indonesia, Begini Respons Mendag Budi Santoso
- Prakiraan Cuaca BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir Beberapa Kota Besar
- Daftar Harga Sembako Terbaru Minggu 20 April 2025
- Biaya Pelatihan Pengawas Koperasi Desa Capai Rp1,2 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkop
Advertisement
Advertisement
