Jokowi Sebut Tanpa PPKM Darurat, Kasus Harian Covid-19 Bisa 400.000
Presiden Joko Widodo meyakini kebijakan PPKM Darurat yang dilanjutkan dengan mekanisme PPKM berbasis level telah menyelamatkan masyarakat Indonesia dari bahaya luar biasa.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol. Budi Gunawan bersiap mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9)./Antara-Widodo S. Jusuf
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengamat militer sekaligus peneliti Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia (LIPI) Muhammad Haripin menilai masuk akal bila masyarakat khawatir setelah beredarnya video profil Pasukan Khusus Rajawali Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurut Haripin, adanya pasukan khusus bersenjata di dalam tubuh BIN pada era Presiden Jokowi Widodo ini sesuatu yang tidak lazim.
"Saya pikir [kekhawatiran masyarakat] bisa dimengerti. Pasukan khusus bertanggung jawab ke presiden. Sejak masuk reformasi, presiden sebelumnya tidak pernah punya pasukan khusus. Mulai dari Pak Habibie, Gus Dur, Megawati sampai SBY, tidak ada," tutur Haripin kepada Bisnis-jaringan Harianjogja.com, Sabtu (12/9/2020).
Pada era Orde Baru, Presiden Soeharto memang pernah punya pasukan khusus. Namun, bila mengacu arsip-arsip sejarah, pasukan tersebut lebih banyak ditugaskan ke hal-hal bukan untuk stabilitas nasional.
BACA JUGA: Hasil Penelitian: Orang Jomlo Lebih Bahagia dan Tidak Mudah Stres saat Pandemi
"Misalnya di akhir Orde Lama, Pak Harto pernah [memiliki pasukan khusus] untuk mengamankan transisi ke Orde Baru. Lalu sempat juga untuk mengamankan suara Golkar. Tapi, praktik seperti ini memang tidak ada sejak era reformasi."
Haripin lantas berharap pemerintah segera memberikan penjelasan terkait tugas pasukan khusus tersebut. Klarifikasi, kata dia, diperlukan bila pemerintah tak ingin isu yang berkembang di masyarakat justru berkembang menjadi bola liar.
Apalagi, dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, keberadaan pasukan bersenjata bakal menimbulkan citra negatif terhadap pemerintah.
"Harus dijelaskan dalam artian role of engagement-nya juga. Ini buat apa dan tanggung jawabnya apa, karena BIN bila mengacu Undang-Undang bertanggung jawabnya ke Presiden langsung."
Keberadaan Pasukan Khusus Rajawali pertama kali terungkap ke publik karena unggahan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bamsoet, begitu politikus Golkar tersebut acap disapa, merekam aksi presentasi pasukan tersebut saat menjadi warga kehormatan BIN di kampus STIN, Kamis (9/9).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Presiden Joko Widodo meyakini kebijakan PPKM Darurat yang dilanjutkan dengan mekanisme PPKM berbasis level telah menyelamatkan masyarakat Indonesia dari bahaya luar biasa.
Mentan Amran bongkar skandal Kementan: mafia proyek, ASN dipecat, hingga dugaan benih Rp3,3 miliar. Pelaku terancam hukuman berat.
Industri perhotelan di Indonesia terus bergerak dinamis. Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap perjalanan bisnis dan wisata, The Ascott Limited.
Pemuda mabuk bawa celurit di Palagan Sleman diamankan polisi. Aksi tersebut sempat meresahkan warga Ngaglik.
Pedro Acosta tercepat di tes MotoGP Catalunya 2026. Sesi kedua dibatalkan karena hujan, Jorge Martin mengalami crash.
Gala Dinner Pembukaan 35th International Cycling History Conference (ICHC) diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Klaten, Senin malam (18/5/2026).