Awas Omicron! Mobilitas Masyarakat Menanjak Jelang Akhir Tahun
Kenaikan mobilitas masih terjadi di tengah bayang-bayang Omicron menjadi alarm bagi Satgas untuk kembali mengeluarkan peringatan.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol. Budi Gunawan bersiap mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9)./Antara-Widodo S. Jusuf
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengamat militer sekaligus peneliti Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia (LIPI) Muhammad Haripin menilai masuk akal bila masyarakat khawatir setelah beredarnya video profil Pasukan Khusus Rajawali Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurut Haripin, adanya pasukan khusus bersenjata di dalam tubuh BIN pada era Presiden Jokowi Widodo ini sesuatu yang tidak lazim.
"Saya pikir [kekhawatiran masyarakat] bisa dimengerti. Pasukan khusus bertanggung jawab ke presiden. Sejak masuk reformasi, presiden sebelumnya tidak pernah punya pasukan khusus. Mulai dari Pak Habibie, Gus Dur, Megawati sampai SBY, tidak ada," tutur Haripin kepada Bisnis-jaringan Harianjogja.com, Sabtu (12/9/2020).
Pada era Orde Baru, Presiden Soeharto memang pernah punya pasukan khusus. Namun, bila mengacu arsip-arsip sejarah, pasukan tersebut lebih banyak ditugaskan ke hal-hal bukan untuk stabilitas nasional.
BACA JUGA: Hasil Penelitian: Orang Jomlo Lebih Bahagia dan Tidak Mudah Stres saat Pandemi
"Misalnya di akhir Orde Lama, Pak Harto pernah [memiliki pasukan khusus] untuk mengamankan transisi ke Orde Baru. Lalu sempat juga untuk mengamankan suara Golkar. Tapi, praktik seperti ini memang tidak ada sejak era reformasi."
Haripin lantas berharap pemerintah segera memberikan penjelasan terkait tugas pasukan khusus tersebut. Klarifikasi, kata dia, diperlukan bila pemerintah tak ingin isu yang berkembang di masyarakat justru berkembang menjadi bola liar.
Apalagi, dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, keberadaan pasukan bersenjata bakal menimbulkan citra negatif terhadap pemerintah.
"Harus dijelaskan dalam artian role of engagement-nya juga. Ini buat apa dan tanggung jawabnya apa, karena BIN bila mengacu Undang-Undang bertanggung jawabnya ke Presiden langsung."
Keberadaan Pasukan Khusus Rajawali pertama kali terungkap ke publik karena unggahan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bamsoet, begitu politikus Golkar tersebut acap disapa, merekam aksi presentasi pasukan tersebut saat menjadi warga kehormatan BIN di kampus STIN, Kamis (9/9).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Kenaikan mobilitas masih terjadi di tengah bayang-bayang Omicron menjadi alarm bagi Satgas untuk kembali mengeluarkan peringatan.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.