Pemkab Kudus Mau Masukkan Pelanggar Protokol Kesehatan ke Keranda & Kamar Mayat, Ini Respons Ganjar

Ganjar Pranowo - Antara
10 September 2020 16:07 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, SEMARANG—Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan dilakukan secara rasional dan tidak justru memperluas penyebaran Covid-19. Ganjar menyampaikan permintaan tersebut menyusul rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 dengan memasukkannya ke kamar mayat dan keranda.

“Masih banyak hukuman yang lebih rasional yang bisa diterapkan bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan misalnya menyapu jalan dengan waktu yang lama, membersihkan tempat sampah yang sangat kotor sampai bersih dan sebagainya. Itu jauh lebih baik kan?” katanya di Semarang, Kamis (10/9).

“Mungkin maunya agak unik, membikin takut, tapi meski dihitung. Kalau kerandanya satu untuk satu orang, ya ndak papa, kemarin di tempat lain ada yang pakai keranda, tapi sistemnya gantian. Satu masuk, keluar yang lain masuk lagi. Inikan bahaya, kalau ini menulari gimana?” ujarnya.

BACA JUGA: Jakarta Kembali PSBB, Sultan Jogja Khawatir Pemudik Berdatangan Lagi

Ganjar menyebutkan kadang-kadang orang ingin membuat sesuatu yang memberikan efek jera dan menakutkan untuk memutus mata rantai Covid-19. Namun, jika tidak berhati-hati justru akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

"Apalagi ini masuk kamar mayat dan masuk keranda seperti itu. Kamar mayatnya simulasi sajalah," katanya.

BACA JUGA: Jika Tak Terapkan PSBB, Rumah Sakit Jakarta Akan Tumbang per 17 September Tangani Pasien Covid-19

Kendati demikian, Ganjar mengapresiasi langkah Pemkab Kudus yang berupaya menekan penularan penyebaran Covid-19 dengan memberikan hukuman kepada pelanggar protokol kesehatan.

Ganjar juga meminta Pemkab Kudus harus berhati-hati dalam memilih sanksi yang diberikan agar hukuman yang diberikan benar-benar memberikan efek jera sekaligus aman bagi masyarakat.

"Apalagi Kudus ini penambahannya lumayan banyak, jadi memang harus diperketat," ujarnya.

Sumber : Antara