Kementerian PUPR Diberi Jatah Rp149 Triliun di 2021

Harianjogja.com, JAKARTA--Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan alokasi anggaran tertinggi sebesar Rp149,8 triliun yang diperoleh kementerian PUPR dalam Rancangan APBN 2021, untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.

Anggaran Kementerian PUPR itu menjadi yang tertinggi dibandingkan kementerian lainnya dikarenakan adanya relaksasi beberapa pekerjaan pada 2020 akibat pandemi COVID-19.

"Kementerian PUPR merelaksasi beberapa pekerjaan. Bukan menunda dan membatalkan tapi men-delay, yang single years menjadi multiyears atau yang belum lelang kita prioritaskan 2021," papar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (14/8/2020).

BACA JUGA : Menteri PUPR: Pulihkan Ekonomi Akibat Covid-19 dengan

Ia memaparkan berdasarkan surat bersama Bappenas dan Kemenkeu pada tanggal 8 Mei lalu, Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran Rp115,5 triliun. Lalu dalam surat bersama pada tanggal 8 Agustus, pihaknya mendapat tambahan anggaran Rp34,23 triliun.

"Tambahan Rp34,23 triliun itu dialokasikan sesuai arahan presiden untuk ketahanan pangan sebesar Rp10 triliun, salah satunya proyek pembangunan lumbung pangan atau food estate," ucapnya.

Basuki mengemukakan proyek food estate berada di Kalimantan Tengah berlokasi di eks pengembangan lahan gambut (PLG) seluas 165.000 hektar, di luar kawasan eks PLG sekitar 60 ribu hektare, dan Sumatera Utara seluas 4.000 hektar.

Dalam kesempatan itu, Basuki juga menyampaikan anggaran Kementerian PUPR juga untuk mendukung pembangunan kawasan industri di Batang dan Subang sekitar Rp9,6 triliun.

"Kami mendapatkan tugas untuk menyiapkan prasarana dasarnya, seperti jalannya, kemudian jalan tol, sumber daya air, sanitasi dan juga rusun bagi pekerja nanti. yaitu di Batang seluas 4.000 ribu hektar di Subang 1600 hektar," paparnya.

Ia menambahkan pihaknya juga mengalokasikan dana sebesar Rp58,55 triliun untuk pembangunan sumber daya air, pembangunan 47 bendungan, 50.000 Ha lahan irigasi baru, 120 kilometer pengendali banjir, hingga rehabilitasi pengamanan pantai.

Kementerian PUPR juga memiliki program membangun 831 km jalan, 19.000 meter jembatan, 3.100 meter flyover, underpass dan terowongan, dan 35 km jalan bebas hambatan sebagai dukungan pemerintah terhadap investasi swasta untuk meningkatkan Investment Return Ratio (IRR)-nya

"Selain itu, peningkatan 1.279 km jalan nasional dan 2.171 m penggantian jembatan," katanya.

BACA JUGA : BPK Sorot 5 Temuan di Anggaran 2018 Kementerian PUPR

Untuk program pemukiman cipta karya, yaitu air bersih sanitasi persampahan hingga rehabilitasi sekolah yang ditugaskan kepada Kementerian PUPR mencapai Rp26,56 triliun.

Di bidang perumahan, Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp8,09 triliun dalam rangka pembangunan 9.210 unit rumah susun, 2.440 unit rumah khusus, dan 111.000 unit rumah swadaya untuk peningkatan rumah tidak layak huni.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara